Soal Sukuk, Sri Mulyani Sebut Indonesia Sudah Paling Top

"Intinya, Indonesia sudah paling top, nomor satu. Yang mengeluarkan 1,25 miliar dollar AS, green sukuk. Kita juga diawasi, proyek apa saja yang menjadi basis dari SBSN itu," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Sri Mulyani menuturkan, memang nilai sukuk negara yang diterbitkan memang terbilang kecil jika dibandingkan dengan luar negeri atau negara lain. Pasalnya, tahun ini alokasi untuk sukuk negara hanya sebesar Rp 22,53 triliun. Akan tetapi nilainya terus bertambah seiring waktu dan pada 2019 menjadi Rp 28,4 triliun.

"Kalau SBSN makin besar, maka kita akan makin menarik para ahli keuangan syariah. Ahli keuangan syariah ditambah dengan ahli proyek, yang melihat kualitas dari proyeknya," ucapnya.

Selama ini, SBSN menjadi salah instrumen pendanaan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Kementerian dan Lembaga atau KL. Bahkan, SBSN merupakan suatu alternatif pembiayaan infrastruktur di dalam negeri yang dinilai telah memberikan dampak baik.

"Jadi kami berterima kasih seluruh lembaga dan kementerian. Kita berjanji akan terus meningkatkan jumlah proyek dan anggaran yang dibiayai (dengan skema) SBSN ini. Sehingga dampak-dampak positif masih dirasakan," kata dia.

Sementara itu secara terpisah, Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman  menyebutkan, alokasi penerbitan sukuk tahun depan memang naik menjadi Rp 28,4 triliun. Tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 22,53 triliun.

"Yang pasti totalnya Rp 28,4 triliun, sesuai terget di 2019," kata Luky.

Luky juga tidak menyebutkan berapa besaran dana SBSN yang akan dikucurkan ke tiap kementerian dan lembaga di 2019 mendatang. Rinciannya harus menunggu pada saat penerbitan pada Januari-Februari 2019.

"Strategi penerbitan itu sama dengan SBSN biasa. Tapi diselipkan di penerbitan SBSN yang rutin kita lakukan dua minggu sekali. Nanti jumlahnya kita tetapkan, berapa untuk Project Base Sukuk (PBS)," tambahnya.

Alokasi pembiayaan proyek SBSN pada 2019 akan dikucurkan kepada tujuh KL. Di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Kemudian di Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).