Per 30 November 2018, Realisasi KUR Sebesar 118 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, total realisasi KUR hingga 30 November 2018 sebesar Rp 118 triliun. Angka tersebut mencapai 95,7 persen dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,801 triliun.

KUR yang disalurkan kebanyakan dialokasikan untuk skema kredit mikro.

"Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro (65,8 persen) diikuti dengan skema KUR kecil (33,9 persen), dan KUR TKI (0,3 persen)," ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Jumat (28/12/2018).

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55 persen. Diikuti dengan Sumatera 19,3 persen dan Sulawesi 11,1 persen.

Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Sementara itu, jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50 persen di tahun 2018.

Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi meliputi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa sebesar 45,6 persen.

Komite juga menyepakati plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Pertimbangannya antara lain pertumbuhan ekonomi sampai dengan Semester I tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen.

Kemudian, kredit UMKM tumbuh sebesar 8,48 persen secara tahunan (yoy) dan tingkat inflasi hingga September 2018 yang masih terjaga ditingkat 2,88 persen. Selain itu, Bank Indonesia (BI) sudah menetapkan proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2019 dapat tumbuh 10-12 persen (yoy).

"Maka plafon penyaluran KUR 2019 ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 10-12 persen," kata Iskandar.

Kemudian, dalam rangka memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengusulkan adanya skema KUR untuk Pensiunan.

“KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan dan/atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif,” lanjut dia.