Salin Artikel

Seputar Tunggakan yang Berujung Pencabutan Izin Frekuensi First Media

Izin itu dicabut lantaran tiga operator telekomunikasi tersebut masih menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3GHz untuk menggelar jaringan 4G LTE.

Ketiga perusahaan itu sama-sama belum membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3GHz untuk menggelar jaringan 4G LTE mulai dari tahun 2016.

First Media punya tagihan senilai Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, sementara Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

Sesuai Pasal 21 Ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018, dinyatakan bahwa pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna mesti dicabut izin pengunaannya.

Sementara tanggal terakhir pelunasan tunggakan adalah 17 November 2018 lalu.

“Kominfo hari ini melakukan pengakhiran penggunaan penggunaan pita frekuensi pada tiga operator. Keputusan ini diambil karena ketiga operator tidak dapat memenuhi kewajiban," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kendati izinnya dicabut, ketiga perusahaan itu tak serta merta utangnya dianggap lunas. Mereka wajib membayarkan tunggakannya kepada negara.

Nantinya, proses penagihan tunggakan akan dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan, sementara Kominfo hanya berwenang melaksanakan fungsi teknis dengan mencabut izin penggunaan frekuensi.

Jika nantinya perusahaan tersebut melunasi utangnya, mereka juga belum tentu bisa kembali memperoleh izin penggunaan pita frekuensi 2,3 Ghz lagi. Ketiganya harus melewati serangkaian proses untuk memperoleh izin itu kembali.

“Tidak bisa serta merta (mendapat izin kembali), itu harus mengikuti prosedur proses lagi. Sama haknya dengan (perusahaan) yang lain," kata Ismail.

Selain kewajiban membayar tunggakan, pemerintah juga menginstruksikan ketiga perusahaan tersebut untuk mengembalikan hak-hak pelanggannya.

Mereka wajib mengembalikan pulsa dan kuota sisa dari pelanggan-pelanggannya.

Kominfo memberi tenggat waktu maksimal satu bulan untuk ketiga perusahaan tersebut mengembalikan hak-hak pelanggannya.

Mengenai tata cara pengembaliannya, Kominfo menyerahkan ke masing-masing perusahaan.

Berdasarkan catatan Kominfo pada 25 Desember 2018, tersisa 5.056 pelanggan aktif Internux dan First Media yang kuota datanya melebihi nilai Rp 100.000.

“Kami berharap secepatnya. Kami telah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kami minta maksimal paling lambat dalam satu bulan," kata Ismail.

Respons Bolt

Direktur Utama Internux Dicky Moechtar menyampaikan akan memenuhi kewajibannya kepada seluruh pelanggan aktif Bolt, baik prabayar maupun pascabayar.

Pelanggan akan menerima pengembalian pulsa dan/atau kuota yang belum terpakai, serta pengembalian pembayaran di awal.

Secara konkret, Bolt telah menyiapkan 28 gerai khusus yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Medan untuk melayani proses pemenuhan hak pelanggan ini.

Khusus pelanggan aktif Bolt Home yang berada dalam cakupan jaringan Fixed Broadband Cable Internet First Media dari PT Link Net, akan mendapatkan penawaran diskon 30 persen dan Double Speed Upgrade untuk berlangganan selama 12 bulan.

Pelanggan juga bakal digratiskan semua saluran TV kabel selama 3 bulan, dimulai dari paket Rp 217.300 per bulan.

Permohonan keringanan ditolak

PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux telah mengajukan proposal untuk melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 Ghz kepada pemerintah.

Sementara Jasnita menyatakan akan mengembalikan frekuensi pada pemerintah.

Proposal pembayaran dari PT Firstmedia (KBLV) dan PT Internux tersebut diajukan pada 19 November 2018, setelah melewati masa tenggat pembayaran yang diberikan Kominfo.

Dalam proposal tersebut, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyanggupi untuk membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. Pembayaran akan dicicil hingga 2020.

Namun, proposal tersebut ditolak pemerintah.

“Proposalnya sudah kami konsultasikan, dan Kemenkeu tidak menemukan landasan regulasi yang cukup untuk merespons pembayaran tersebut. Tidak ada skema pembayaran, karena statusnya sudah terutang. Ada mekanisme penagihan oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)," ujar Ismail.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/29/080444726/seputar-tunggakan-yang-berujung-pencabutan-izin-frekuensi-first-media

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Whats New
Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Whats New
Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Whats New
Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Rilis
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.