Proyek Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Tawar Maksimal Rp 60 Triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ongkos pembangunan proyek bisa ditekan melalui berbagai upaya. Salah satu bentuknya adalah mendongkrak penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Melalui upaya ini, pemerintah meminta kontraktor lokal mendapat peran lebih besar dalam proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ini.

"Permintaan kedua adalah, karena ingin lebih efisien biaya, kami ingin jalurnya tidak elevated (layang) dan elektrifikasi," kata Budi, Senin (7/1/2018). 

Jepang meminta kereta semi cepat Jakarta–Surabaya menggunakan jalur layang dengan ketinggian rata-rata tiga meter di atas permukaan tanah.

"Kami ingin jalur layang dibuat mulai di Kota Cirebon karena jalur yang akan dibuat relnya hanya dari Jakarta–Semarang," tambah dia. Sementara untuk jalur Semarang–Surabaya, pemerintah ingin menggunakan rel yang sudah ada. Jadi, tinggal memperbaiki saja hingga biaya pembangunannya bisa lebih efisien.

Meski sudah mengajukan permintaan, Budi memastikan, belum ada keputusan final. Pemerintah berharap, pembicaraan terkait teknis pembangunan kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa tercapai Maret nanti.

Dan, walaupun rencana pembangunan proyek ini molor dari jadwal, Budi mengaku tak khawatir. Menurutnya, lebih baik pelaksanaannya mundur sedikit tapi sesuai keinginan ketimbang cepat tapi biayanya sangat mahal dan tak sesuai harapan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahap konstruksi kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa bergulir awal tahun ini. Tetapi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Zulfikri menyatakan, proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) masih berlangsung.

Dia memprediksi prosesnya menghabiskan waktu satu tahun. (Sinar Putri S.Utami)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun