Pembangunan 2019 Tak Hanya Infrastuktur, Saatnya SDM...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan tak akan hanya terpaku dengan pembangunan infrastuktur.

Pada 2019, arah kebijakan akan memprioritaskan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara seminar Outlook 2019 yang digelar di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

"Terutama melalui pendidikan dan vokasi. Kita tidak punya waktu lagi, sehingga kita harus kembangkan," ujarnya.

Saat ini, kata Darmin, 50 persen pekerja di Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini kata dia tidak memadai untuk bersaing dengan negara lain.

Oleh karena itu, Darmin mengatakan perlunya jalan pintas untuk meningkatkan kualitas SDM. Caranya dengan melakukan reformasi pendidikan dan vokasi, termasuk SMK.

Reformasi itu mulai dari kurikulum, pengajar, hingga keterlibatan industri dalam bentuk program magang.

"Intinya kalau mau daya saing naik, itu infrastruktur, logistik, SDM dibangun dulu baru kemudian kita bisa punya basis yang cukup untuk bangun daya saing," sebut Darmin.

"Walau itu masih daya saing jangka menengah, ada juga jangka pendek, ada langkah yang disiapkan, terutama untuk dorong ekspor," sambung dia.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran yang fokus untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapan, alokasi anggaran yang bisa menggenjot kualitas SDM dinaikkan dari tahun-tahun berikutnya. Berbagai langkah sudah masuk ke APBN 2019.

Berikut langkah dan anggarannya.

1. Khusus mengenai pembangunan SDM yang berkualitas, pemerintah menaikan anggaran pendidikan secara signifikan. Anggarannya naik dari Rp 435 triliun pada 2018, menjadi Rp 492 triliun pada 2019.

2. Presiden minta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan percepatan perbaikan sekolah dan universitas di bidang agama. Secara khusus pemerintah mengalokasikan dana Rp 6 triliun lebih.

Sebelumnya, kata Askolani, alokasi untuk melakukan percepatan perbaikan sekolah dan universitas di bidang agama ini belum ada.

3. Kementerian dan lembaga gotong royong untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Tak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, namun program ini mencakup kementerian Ristek dan Pendidikan tinggi, Kemendikbud hingga Kementerian Perhubungan

Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan dana Rp 17 triliun pada 2019, atau naik dari anggaran serupa pada Rp 10 triliun pada 2019.

4. Meningkatkan anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada 2019, anggaran LPDP ditambah hingga Rp 20 triliun. Dengan begitu makin banyak masyarakat yang berpeluang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di dalam maupun luar negeri.

5. Menyediakan dana abadi untuk riset. Hal ini dinilai kunci untuk meningkatkan kualitas penelitan.

Dana abadi riset awal mencapai Rp 990 miliar. Pengelolaannya akan dilakukan seperti dana LPDP.