Perkuat SAR, TNI AU Pesan 8 Helikopter H225M

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara (TNI AU) memesan kembali delapan H225M, helikopter multi-peran bermesin ganda.

Pemesanan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat armada TNI AU untuk tugas pencarian dan pertolongan (SAR) dalam kondisi tempur.

Menurut kesepakatan antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI), helikopter berbobot 11 ton yang telah teruji di medan tempur ini akan diserahkan kepada TNI AU usai perakitan, penambahan kelengkapan, dan penyesuaian akhir oleh PTDI di fasilitas mereka di Bandung.

Helikopter tambahan ini akan bergabung dengan armada TNI AU yang saat ini terdiri dari enam H225M untuk penugasan SAR tempur.

"Kami sangat mendukung keputusan TNI AU dalam memilih H225M untuk melengkapi armada mereka. H225M adalah helikopter yang telah teruji di medan tempur dan disenangi oleh banyak pelanggan di seluruh dunia. Pesanan tambahan ini mencerminkan kepercayaan Indonesia terhadap Airbus Helicopters,” kata Airbus Helicopters Executive Vice President Ben Bridge dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/1/2019).

Airbus Helicopters dan Indonesia telah lama bekerja sama, diawali ketika PTDI menerima lisensi produksi helikopter NBO-105 di tahun 1976, lebih dari 40 tahun yang lalu. Terkait H225, PTDI telah menjadi pemasok penting untuk badan utama dan badan belakang helikopter jenis ini sejak tahun 2008, diikuti oleh beroperasinya lini produksi H225 di tahun 2011.

Airbus Helicopters dan PTDI memperluas kerja sama industri di tahun 2017 dengan mengadakan layanan dan dukungan khusus untuk armada helikopter militer Indonesia.

Saat ini, 88 unit H225M telah diserahkan kepada pengguna. Helikopter ini telah terbukti keandalan dan ketahanannya pada berbagai situasi tempur dan wilayah krisis di seluruh dunia.

H225M, yang merupakan varian militer dari keluarga helikopter multi-peran Super Puma, saat ini beroperasi di Perancis, Brazil, Meksiko, Malaysia, Indonesia, dan Thailand, dan baru-baru ini telah dipesan pula oleh Hongaria, Kuwait, dan Singapura.