Saat Maskapai "Curhat" soal Kondisi Bisnis Penerbangan di Indonesia

Mulanya, maskapai nasional berdalih kenaikan harga ini terjadi hanya karena permintaan yang tinggi saat libur Natal dan Tahun Baru 2019. Maskapai mengaku akan menurunkan harga tiket usai peak season Natal dan Tahun Baru 2019.

Setelah menuai polemik, akhirnya ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Ari Akshara membeberkan kondisi dunia penerbangan Indonesia saat ini.

Menurut pria yang juga Direktur Utama Garuda Indonesia ini, bisnis maskapai nasional dalam kondisi yang sulit. Mereka terpaksa menaikan harga tiket untuk menutupi biaya operasional yang kian melonjak.

Ari mengatakan, harga bahan bakar yang terus naik menjadi faktor utama para maskapai menaikan harga tiket. Kenaikan harga avtur itu tak dibarengi dengan kenaikan tarif batas atas yang telah ditentukan pemerintah sejak 2016 lalu.

"Komposisinya itu untuk fuel itu 40 sampai 45 persen di biaya operasional kita," ujar Ari di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Selain harga avtur, biaya leasing pesawat juga jadi penyumbang terbesar dalam dunia bisnis penerbangan. Untuk biaya leasing pesawat memiliki komposisi 20 persen dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan maskapai.

Lalu, biaya maintenance pesawat dan gaji pegawai jadi biaya lain yang juga harus dibayarkan oleh penggelut bisnis penerbangan.

Menurut Ari, mayoritas biaya yang harus dikeluarkan maskapai berbentuk mata uang dollar AS. Dengan terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah makin memberatkan para maskapai.

Dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan maskapai, keuntungan yang diperoleh maksimal hanya 3 persen. Itu pun maskapai harus menerapkan harga tiket maksimal dari tarif batas atas yang ditentukan pemerintah Indonesia.

"Margin 3 persen itu paling bagus dengan harga yang selangit. Sementara kemarin saat Nataru untuk maskapai full service kenaikannya tidak lebih dari batas atas, sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas," kata Ari.

Atas dasar itu, lanjut Ari, maskapai tak hanya bisa bergantung dengan penjualan tiket saja. Para maskapai harus memutar otak untuk mendapat keuntungan dari lini bisnis lainnya seperti kargo dan ruang iklan di dalam pesawat.

"(Jadi kalau mengandalkan) dari sisi tiket (saja) kita sudah tenggelam," ucap dia.

Hal senada pun diungkapkan Direktur Utama Citilink, Juliandra Nurtjahjo. Menurut dia, kondisi perekonomian di 2018 menyulitkan maskapai mendapat keuntungan.

Pasalnya, di tahun lalu sempat terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Pada 2018 bagaimana airlines dalam hal ini Citilink sangat berat untuk mencapai profit," ujar Juliandra di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Juliandra menjelaskan, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100, biaya operasional perusahaan bertambah 5,3 juta dollar per tahun.

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar di 2018 juga jadi penyebab para maskapai harus merogoh koceknya lebih dalam.

Pada 2018 terjadi kenaikan harga avtur sekitar 19 persen dari 0,55 dollar AS per liter menjadi 0,65 dollar AS per liter. Kenaikan itu cukup berdampak bagi industri penerbangan.

Menurut Juliandra, setiap kenaikan 1 sen dolar AS untuk avtur maka per tahun biaya operasional Citilink naik 4,7 juta dollar AS.

"Sehingga di 2018 kita menghitung tambahan biaya yang terjadi akibat fuel, forex dan juga sedikit kenaikan harga bandar udara menambah cost kita sebesar 13,5 persen atau 102 juta dollar AS di 2018," kata Juliandra.

Untuk mengakali biaya operasional yang membengkak, Citilink melakukan beberapa upaya. Misalnya dengan rencana penghapusan bagasi gratis dan memberi space iklan baik di dalam maupun di luar pesawat.

"Makanya kalau naik Citilink ada banyak iklan dirak di atas. Di bagian luar pesawat juga ada. Itu menambah revenue. Kemudian kita jual makanan. Selain itu kami juga sudah mengubah SOP bagasi dari free 20 kg menjadi 0 kg," ucap dia.

Harapan ke Pemerintah

Di tengah kondisi bisnis yang makin sulit, asosiasi maskapai nasional berharap pemerintah mau sedikit membantu meringankan. Mereka ingin pemerintah melindungi pasar penerbangan Indonesia dari serbuan maskapai asing.

"Bahwa pemerintah harus memproteksi maskapai nasional. Jangan terlalu gampang memberikan slot kepada maskapai asing untuk airport kita dan juga ke hub kita," ujar Ari.

Selain itu, asosiasi juga meminta pemerintah tak menambah 'pemain' di dunia penerbangan Indonesia. Sebab, hal tersebut akan makin mempersulit kondisi maskapai nasional.

"Dan juga jangan menambah pemain di maskapai nasional, karena ini sudah 11 maskapai nasional sudah megap-megap semua, jangan ditambah lagi," kata Ari.

Selain kepada pemerintah, Ari juga meminta kepada stakeholder terkait untuk membantu maskapai domestik bertahan hidup. Salah satu caranya dengan menurunkan biaya kebandarudaraan dan bahan bakar.

"Kami hanya meminta, kalau meminta enggak harus memaksa. Kalau yang AP I dan II serta Airnav kita meminta (penurunan biaya kebandarudaraan) sekitar 30 persen, kalau Pertamina kita minta (harga avtur turun) 10 persen," ucap dia.