Benarkah Rekrutmen CPNS Sudah Berjalan Transparan?

JAKARTA, KOMPAS.com -  Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Saking transparannya, ia menyebut putrinya sendiri, Kahiyang Ayu, tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2017 lalu.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," ujar Jokowi dalam debat pertama pemilihan presiden (pilpres) pada Kamis (19/1/2019) malam.

Pada 2017 lalu Kahiyang Ayu memang mengikuti seleksi tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta. Namun, Kahiyang tak lolos seleksi.

Total capaian poin Kahiyang pada saat itu adalah 300, terdiri dari nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensia Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

Merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi passing grade 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP.

Lalu, benarkah perekrutan CPNS dilakukan secara transparan?

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, saat ini tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang, termasuk oknum calo dalam proses seleksi CPNS.

"Pengamanan dilakukan berlapis. Seleksi ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” ujar Setiawan dikutip dari laman Kementerian PANRB, Jumat (18/1/2019).

Setiawan menjelaskan, kerahasiaan soal CPNS 2018 terjamin dengan pengamanan ketat dan berlapis. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah memiliki puluhan ribu bank soal yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara.

Untuk membukanya, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi. Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri, tetapi harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya.

"Kami menjaga kerahasiaan soal dengan sistem ini sudah teruji,” kata Setiawan.

Selain itu, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak. Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol 'selesai', jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga. Sistem digital seperti ini, diklaim tidak memungkinkan adanya calo.

"Jelas tidak ada celah untuk transaksi di sana,” ucap dia.

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal. Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagi bentuk kecurangan. Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia.

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT. Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta.

Sebagai contoh, tahun lalu ada yang kedapatan membawa jimat dan lain-lain sehingga akhirnya langsung di-black list. Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan.

“Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” kata Setiawan.

Praktik Percaloan

Meski telah diklaim pengamanannya berlapis, praktik percaloan masih ditemukan dalam proses rekruitment CPNS 2018.

Bupati Magetan, Jawa Timur, Suprawoto misalnya, mengaku telah mengambil tindakan tegas terhadap 4 oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat sebagai calo dalam rekrutmen CPNS di lingkup Pemkab Magetan.

Suprawoto mengatakan, perbuatan ASN yang melakukan praktik pencaloan penerimaan CPNS tahun 2018 sudah masuk kategori pelanggaran berat.

"Kalau sudah penipuan itu karena ini PNS menurut saya kebanyakan kategori berat," ujarnya, Senin (14/1/2019).

Suprawoto menambahkan, 4 ASN yang terlibat pencaloan penerimaan CPNS di Magetan tahun 2018 telah mendapat sanksi berupa penurunan jabatan hingga pelepasan jabatan.

Sementara oknum ASN yang menjadi calo penerimaan CPNS yang telah berusia di atas 50 tahun diminta mengajukan permohonan pensiun dini.

Sebelumnya, Bupati Magetan Suprawoto mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait praktik calo dalam penerimaan CPNS tahun 2018.

Suprawoto mengaku bahwa praktik pencaloan penerimaan CPNS yang dilakukan 4 ASN telah berlangsung dari tahun 2014.