Penghormatan HAM Jadi Keunggulan Kompetitif Perusahaan di Pasar Global

Studi ini dilaksanakan pada 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Februari-Juli 2018 lalu. Dalam studi ini, FIHRRST juga bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian ketaatan HAM dalam studi ini misal dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan kinerja ketaatan atas HAM terkait kegiatan perusahaan.

Hasil studi menunjukkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki kebijakan HAM masih terbatas.

Demikian pula, masih sedikit perusahaan publik yang melaporkan pelaksanaan komitmen atas HAM pada laman resmi perusahaan.

Kemudian, masih banyak perusahaan publik yang dilaporkan atas pelanggaran HAM.

"Melakukan penghormatan HAM akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan, karena akan meningkatkan daya kompetisi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia, baik dalam pasar nasional maupun internasional," ujar Ketua FIHRRST Marzuki Darusman melalui rilis ke Kompas.com, Jumat (25/1/2019).

Marzuki berharap hasil studi ini akan mendorong 100 perusahaan publik yang listing di BEI untuk meningkatkan pelaksanaan penghormatan HAM dalam kegiatan bisnis mereka. 

Penghormatan HAM tersebut terutama hak-hak pekerja perusahaan, pekerja dari mitra bisnis perusahaan, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil studi ini juga diharapkan mampu mendorong seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEI untuk menerapkan penghormatan hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis mereka yang dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar global.

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi salah satu perusahaan yang berbagi pengalaman bagaimana melakukan penghormatan HAM pada bisnisnya.

Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources Tbk Mahmud Samuri mengatakan, untuk memastikan implementasi penghormatan HAM oleh mitra kerja BUMI, perusahaan mewajibkan klausa penghormatan HAM berdasarkan kesepakatan PBB dan mitra kerja harus menyetujui itu.

"Tidak hanya itu, tim pengadaan kami pun melakukan survei terhadap profil mitra kerja, termasuk ada tidaknya tuduhan-tuduhan mengenai pelanggaran HAM, seperti pelanggaran hak karyawan dan tuduhan perusakan lingkungan," katanya.