Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Data Panen Jagung Tak Sesuai Fakta, Menko Darmin "Sentil" Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution 'menyentil' Kementerian Pertanian (Kementan) lantaran memberikan data terkait panen jagung yang tidak sesuai fakta.

Pada November 2018, ungkap Darmin, Kementan menyampaikan bahwa panen jagung akan segera tiba. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengimpor 100.000 ton jagung untuk keperluan pakan ternak.

Namun, paJanuari 2019, permintaan jagung untuk pakan ternak terus muncul dari para peternak. Akibatnya pemerintah kembali menugasi Bulog mengimpor 30.000 ton jagung dan dalam waktu dekat 150.000 ton jagung.

"Ya artinya datanya memang dari data Kementan, ya artinya Januari sebenarnya mestinya udah ada panen, tapi faktanya, mana?" ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2019).

"Peternak, mereka bilang, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya, dia bilang, 'kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam', kan repot," sambung dia.

Darmin mengatakan, ia sudah meminta Bulog dan Kementerian BUMN untuk mengecek langsung ke soal ketersediaan jagung terutama di Jawa. Hasilnya, Jawa Barat baru akan penen jagung pada Maret 2019, sementara Jawa Timur pada April 2019.

"Sehingga Bulog kemudian mengatakan karena panennya belum ada di Jatim juga belum, maka kemudian kita dari hasil diskusi kita, ini harus ditambah (impornya)," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Akhirnya pemerintah menugasi Bulog untuk kembali mengimpor jagung. Namun pemerintah meminta Bulog untuk tidak mengimpor saat musim panen tiba.

Rencananya dalam waktu dekat, Bulog akan mengimpor 150.000 ton jagung. Dengan begitu, maka total jagung yang impor akan mencapai 280.000 ton.

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/29/215716126/data-panen-jagung-tak-sesuai-fakta-menko-darmin-sentil-kementan

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke