Di NTT, Harus Buat Laporan Pencegahan Stunting untuk Dapat Dana Desa

Pada tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan ke 2.996 desa di wilayah NTT mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi Rp 2,54 triliun dan naik di tahun 2019 menjadi Rp 3,02 triliun.

Namun demikian, untuk mendapatkan dana tersebut, desa harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

"Mulai tahun ini, dalam melakukan penyaluran dana desa, ada prasyarat tambahan ketika mereka akan meminta penyaluran tahap selanjutnya, yakni membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten, pada tahun anggaran sebelumnya," ucap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana kepada sejumlah wartawan, Selasa (29/1/2019).

Terkait dengan dana desa lanjut Lydia, fokus tahun ini diharapkan dapat mengambil bagian dalam masalah penting di Indonesia dan NTT yakni masalah stunting (hambatan dalam pertumbuhan tubuh pada anak-anak dan bayi).

Syarat itu lanjut Lydia, karena pada tanggal 18 Desember 2018 lalu, pihaknya bersama sejumlah pihak, menandatangani komitmen untuk mengentaskan masalah stunting di NTT.

Menurut Lydia, pemerintah ingin dana desa itu menjadi bagian untuk pengentaaan stunting di setiap daerah, karena yang kurang gizi dan stunting pada akhirnya daya pikirnya tidak bagus.

Hal itu lanjut Lydia, akan tentu sangat berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

Padahal kata Lydia, salah satu indikator yang menentukan apakah daerah itu disebut daerah maju dan berkembang yaitu IPM.

"Namun prasyarat ini pada tahun 2019 opsional dan akan menjadi prasyarat pada tahun 2020. Ini hal yang harus dikawal bersama," imbuhnya.

Lydia menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, rata-rata tiap desa di NTT mendapat alokasi dana Rp 880 juta dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 930 juta per desa.

Untuk penyaluran dana desa lanjut Lydia, pada tahap satu sebanyak 20 persen dari total anggaran dana desa, kemudian tahap dua dan tiga sebanyak 40 persen.

Lydia menjelaskan, untuk penyaluran dana tahap satu, syaratnya harus disusun Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Daerah terkait rincian dana desa per desa.

Sedangkan untuk penyaluran dana desa tahap tiga, ada prasyarat tambahan lainnya.

"Nanti kalau desa mengeluh belum salur dananya, itu bukan kementerian keuangan yang tidak menyalurkan. Kalau dua prasyarat terpenuhi maka secepatnya akan langsung disalurkan. Tinggal bagaimana kabupaten segera menyusun Perkada APBD dan Perda terkait rincian dana desa per desa," jelasnya.

Prioritas dana desa itu kata Lydia, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.