Prabowo Sebut APBN Bocor 25 Persen, Ini Kata Istana

Sebelumnya, Prabowo menyebut sekitar 25 persen anggaran negara bocor. Hal itu ia sampaikan dalam pidato di HUT ke-20 KSPI di Jakarta pada Rabu (6/2/2019).

“Kita punya lembaga antara lain BPK, KPK. Kita juga punya instrumen hukum yang mengawasi dengan baik. Kita juga punya BPKP,” ujarnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

“Jadi, jangan memberikan pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semua,” kata mantan Panglima TNI tersebut.

Ia mengatakan, kalau benar ada kebocoran dilihat dari opini BPK atau dari BPKP, Presiden pasti akan memerintahkan menterinya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Tak hanya pelanggaran yang bersifat administrasi. Kalau ada pelanggaran yang terkait dengan hukum, Moeldoko meyakini Presiden pasti tak akan tinggal diam.

“Jadi, pasti ada langkah seperti itu. Enggak akan kami biarkan seandainya ada kebocoran,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara tepercaya.

"Dilaksanakan secara kredibel dan profesional," ujarnya, Rabu (6/2/2019).

Setiap tahun, ujarnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) terhadap APBN. Hasilnya BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait pernyataan bocornya anggaran negara, Nufransa mempersilakan Prabowo untuk melaporkannya ke penegak hukum.

Pada 2018, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sementara itu, total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2.persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25 persen, angkanya lebih dari Rp 500 triliun.