Mengkritisi Visi-Misi 01 dan 02 di Isu Pertambangan

Menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah, tak ada pandangan baru yang dibawa dalam visi misi mereka untuk mengatasi permasalahan di sektor tambang. Janji kedua kandidat pada visi-misi 2019-2024 tak ada bedanya dengan visi-misi pada 2014-2019, terutama terkait penegakan hukum penambangan liar

"Kedua kandidat hanya menyebut, memitigasi dan menindak pertambangan liar pada masing-masing visi-misi," ujar Johan di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Merah mengatakan, masalah pertambangan tak sekadar persoalan tambang liar. Banyak hal yang jauh lebih penting untuk disentuh, yakni dampak eksploitasi tambang terhadap lingkungan mereka. Hutan tergerus, sungai tercemar limbah, dan penduduk di sekitar tambang bahkan kehilangan nyawa akibat zona tambang yang berbahaya.

Saat debat kandidat nanti pun Merah meyakini isu-isu lingkungan dampak eksploitasi tambang juga tidak akan disinggung keduanya. Isu-isu seperti dampak kontrak karya wilayah kerja terhadap penerimaan negara dan divestasi saham Freeport dianggap lebih manis untuk dibahas.

"Kalau tidak akan bicara perspektif masyarakat, tanpa bicara kriminalisasi, tanpa bicara lingkungan hidup, korban tambang, limbah di sungai, saya sudah tahu narasinya ke mana," kata Merah.

Merah mengatakan, beberapa poin di visi misi kedua capres-cawapres yang berkaitan dengan pertambangan patut dikritik keras.

Pertama, Jatam membedah visi misi Joko Widodo-Maruf Amin yang mengusung isu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025. Termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan.

Jokowi-Maruf juga akan meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.

Merah menyadari, EBT memang harus didorong secara radikal. Namun, jika masih bergantung pada energi fosil seperti baru bara, maka upaya tersebut sia-sia. Justru akan memperluas penguasaan lahan baru.

Salah satu proyek yang diklaim sebagai bagian dari EBT seperti panas bumi (geothermal) juga akan diperluas. Pemerintah memberi izin dan menetapkan 70 wilayah kerja panas bumi baru dan 69 titik wilaya kerja panas bumi yang sudah existing, seperti di Gurung Talang Sumatera Barat dan panas bumi di Cagar Alam Kamojang, Jawa Barat.

Padahal kata Merah, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah tata ulang produksi dan konsumsi energi nasional. Sebab, produksi yang ada saat ini bukan untuk memenuhi kebutuhan, namun lebih memenuhi permintaan pasar yang tidak mengenal batas.

"EBT kayak geothermal itu membunuh rakyat. 30.000 orang digusur di Sumatera Barat," kata Merah.

"Harusnya didorong EBT yang berbasis dengan konteks lokalnya. Apa kekayaan SDA di lokal masing-masing tempat," lanjut dia.

Jatam juga melirik visi-misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang juga mendorong perluasan konversi BBM ke gas dan energi terbarukan.

Dalam visi-misinya disebutkan, mereka akan memberdayakan 88 juta hektar hutan rusak menjadi aren, ubi jalar, dan nahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru.

Merah mengatakan, Aren merupakan bagian dari perusahaan Arsari Group milik saudara Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menduga, visi Prabowo sebenarnya hanya untuk membawa kepentingan kelompoknya saja.

"Ini sebenarnya mau menyodorkan bisnisnya saja," kata Merah.

Kemudian, Prabowo-Sandi juga ingin menghentikan kebocoran kekayaan negara di bidang sumber daya alam dengan membangun industri pengolahan bahan mentah, smelter, penyulingan minyak, menghentikan trade misinvoicing, dan mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor dalam bank bank dalam negeri, guna memberikan nilai tambah lebih besar untuk kemajuan perekonomian nasional.

Di sisi lain, keduanya juga mendorong usaha pertambangan yang ramah lingkungan dan menertibkan pertambangan liar. Mengenai hal ini Merah menganggapnya mustahil. Menurut dia, tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan karena justru mengeksploitasi lingkungan hidup di sekitarnya.

"Mereka akan mendorong usaha pertambangan yang ramah lingkungan, ini hoaks. Pertambangan dan lingkungan tidak bisa berdampingan. pertambangan itu membongkar, membuka bentang alam. Pasti merusak dan meninggalkan lubang tambang. Jadi ngawur narasi itu," kata Merah.

Selain itu, penyelamatan hutan juga dianggap tak mungkin dilakukan tanpa mencabut semua izin pinjam pakai kawasan hutan untuk tambang. Tambang korporasi telah merusak lingkungan hidup, bahkan Freeport secara gamblang menyebutkan bahwa mereka tak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan selama beroperasi di Indonesia. Kerugian lingkungannya mencapai Rp 185 triliun.

Merah mengatakan, selama kedua kandidat masih dibekingi aktor-aktor di sektor pertambangan, maka perbaikan lingkungan hidup tak akan terwujud.

"Baik 01 dan 02, sama-sama akan membawa kepentingan bisnisnya dengan kepentingan politiknya," kata Merah.