Menanti Langkah Capres Jaga Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kandidat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 akan kembali digulirkan. Debat kedua ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Isu energi menarik untuk disimak. Masyarakat menanti gagasan dari kedua pasangan yang berkontestasi soal ketahanan energi nasional.

Sebab, cadangan energi Indonesia khususnya minyak bumi semakin menipis. Jika hal ini tak cepat ditanggulangi bukan tidak mungkin Indonesia akan ketergantungan dengan negara lain untuk mencukupi bahan bakar minyak dalam negeri.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan cadangan minyak nasional terus menipis. Menurut dia, cadangan minyak nasional di tahun 1980 sebesar 11,6 miliar barel dan saat ini hanya sekitar 3,2 miliar barel.

"Artinya kita menggasak minyak jauh lebih cepat dari usaha kita memperoleh cadangan (minyak) baru, (cadangan minyak) terus diperkosa, tapi malas mengeksplorasi," ujar Faisal di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Faisal memprediksi jika tak ada usaha untuk mengeksplorasi cadangan minyak nasional akan habis di 2026. Selain itu, pemerintah juga harus mendiversifikasi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Atas dasar itu, Faisal menilai pada debat capres yang kedua ini menarik disimak visi misi para kandidat untuk menjaga ketahanan energi nasional.

"Kita ingin dapat jawaban bagaimana kedua capres dan tawarannya menghadapi cadangan energi kita yang menurun drastis," ucap dia.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardayo mengatakan, Produksi migas 2018 menurut dia turun 30 persen dibandingkan 2014 lalu.

Menurut Berly, turunnya jumlah produksi ini membuat Indonesia defisit energi. Hal ini disebabkan karena ketergantungan terhadap BBM impor yang sangat besar yang mencapai 41 persen.

Untuk mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri perlu diadakan eksplorasi secara masif demi mendapatkan cadangan minyak baru. Sementara itu, kegiatan eksplorasi besar-besaran membutuhkan dana yang tak sedikit.

Pemerintah memerlukan suntikan dana dari para investor untuk menjalankan proyek itu. Namun, investasi migas Indonesia di 2018 anjlok.

Para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan tak adanya kepastian kebijakan.

Bahkan, dari sisi investasi migas, Indonesia kalah menarik dari negara-negara di kawasan Afrika, seperti Nigeria, Aljaair, dan Mozambik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi investasi di sektor ESDM sebesar 32 miliar dollar AS atau setara Rp 462,83 triliun. Nilai itu lebih rendah dari target yang dipatok 37,2 miliar dollar AS.

"Lelang ladang migas tidak laku. Dari 34 blok, yang laku hanya 6," kata Berly.

Cadangan minyak dan gas bumi Indonesia semakin menipis tiap tahunnya. Untuk mencukupi kebutuhan energi di masa mendatang pemerintah harus mulai mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah memerlukan suntikan dana dari investor. Apabila dalam lima tahun ke depan tidak ada perubahan kebijakan nyata pada sisi supply dan demand, maka Indonesia akan menjadi pengimpor BBM terbesar dunia yang menggerus kesejahteraan masyarakat.

"Perlu dibentuk dana abadi energi yang diinvestasikan untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan energi negara di masa depan," kata Berly.

Program kedua kandidat di sektor energi

Kedua pasangan sebenarnya telah mencantumkan program unggulannya di bidang energi dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke KPU.

Misalnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan Meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam berinvestasi di bidang EBT. Lalu, pasangan nomor urut 01 itu akan melakukan penyederhanaan proses birokrasi dengan meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Kemudian, mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, teruatama dalam jangka panjang, mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pengolahan energi minyak dan gas hingga keplosok negeri.

Selanjutnya, meningkatkan produksi cadangan migas dan batu bara, mengoptimalkan dan memprioritaskan penggunaan energi untuk kebutuhan pembangunan dalam negeri dan Meninjau kembali struktur insentif bagi badan usaha dalam rangka mendorong kegiatan eksplorasi dan pengembangan, teruatama di sektor migas.

Adapun program yang ditawarkan pasangan Parabowo-Sandiaga di bidang energi, yakni mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD Tahun 1945. Lalu, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau Swasta.

Selanjutnya, memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.

Dalam program-program yang tertera di visi-misinya itu kedua pasangan belum menjelaskan secara rinci bagaimana mereka bisa mewujudkan janjinya itu.

Atas dasar itu, menarik disimak pada debat kedua nanti apakah kedua pasangan benar-benar serius ingin memperkuat ketahanan energi nasional.