Punya Serikat Buruh, Perusahaan Wajib Buat PKB

"PKB ini adalah suatu sarana atau alat hubungan industrial yang dapat dipegang ketika terjadi suatu perselisihan," kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Peraturan Perusahaan (PP) dan PKB Kemnaker Wiwik Wisnu Murti seusai membuka Dialog Pembuatan PKB berkualitas di Tangerang Selatan, Kamis (14/2/2019).

Seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Wiwik mengatakan, dalam hubungan kerja sangat memungkinkan terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan SP atau SB.

Untuk itu, PKB memiliki peranan penting sebagai instrumen dalam menyelesaikan perselisihan karena PKB dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.

"PKB ini adalah suatu mekanisme kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini perwakilan dari pengusaha atau manajemen dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di perusahaan," papar Wiwik.

Sementara itu, perusahaan yang sudah memiliki SP atau SB tetapi belum memiliki PKB untuk segera membuatnya.

Ia menambahkan, perusahaan yang belum memiliki PKB biasanya mengacu pada peraturan perusahaan (PP). PP tersebut pun sangat memungkinkan memiliki kualitas yang baik, termasuk dalam persoalan pengaturan hubungan industrial.

Namun, perusahaan yang memiliki SP atau SB tetaplah harus membuat PKB meskipun secara konten, PP yang berlaku sudah baik dan komprehensif.

"Maka, kami dorong kalau PP-nya sudah bagus, buat aja PKB," ujarnya.

Pembuatan PKB merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang masuk dalam Rencana Strategis Kemnaker 2015-2019. Jumlah perusahaan yang telah membuat PKB pun terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada 2017, target perusahaan yang membuat PKB sebanyak 13.584 perusahaan dan tercapai 13.829 perusahaan. Kemudian pada 2018 ditargetkan 13.910 perusahaan membuat PKB dan tercapai 14.418 perusahaan.

Adapun pada 2019, target tersusunnya PKB sebanyak 14.257 perusahaan. Ia pun berharap realisasi tersusunnya PKB dapat kembali melampaui target.

"Tentu ini adalah tantangan bagi kita semua untuk berkomitmen membuat tata syarat kerja yang baik melalui PKB," ujarnya.