Menko Luhut: Tak Akan Ada Lagi Kepemilikan Lahan yang Berlebihan di Era Jokowi

"Tinggal teliti lagi, saya enggak komentar sekarang mengenai itu. Kita lihat aja," kata Luhut dalam sebuah acara di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah sudah memiliki kebijakan yakni satu peta (one map policy) untuk memetakan hal seperti itu. Adanya formula one map policy itu, maka kepemilikan sebuah lahan akan menjadi data publik dan bisa telusuri keberadaannya.

"Sekarang dengan one map policy, itu kan jadi public data. Kalian nanti bisa Google masuk ke situ, media senang itu, lihat-lihat hartanya siapa," tuturnya.

Dia menuturkan, kebijakan atau terobosan ini lahir untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan yang berlebihan. Sehingga, ia meyakini hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Itu akan mencegah kita untuk kepemilikan tanah berlebihan, mungkin yang lalu sudah kejadian. Sekarang Presiden bilang kita enggak mau itu terjadi, sehingga zaman Presiden Jokowi tidak akan terjadi seperti itu lagi," tegasnya.

Dikatakan Luhut, Presiden tidak ingin melihat dan mengungkit yang sudah terjadi karena dianggap akan jadi persoalan. Kehadiran one map policy dinilai sangat baik untuk mengatasi masalah yang ada.

"Presiden enggak mau melihat masa-masa lalu. Sebab nanti jadi masalah, karena banyak sekali itu yang bermasalah. Itu satu breakthrough presiden kita, ada one map policy," tandas nya. 

Belakangan ini, perbincangan soal kepemilikan lahan ramai dibahas setelah debat kedua Capres pada Minggu (17/2/2019) lalu. Ini menyusul pernyataan capres nomor urut 01, Joko Widodo yang menyebutkan ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.