Pengetahuan Masyarakat soal Maladministrasi Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengungkapkan, hingga kini pengetahuan masyarakat terhadap pengertian maladministrasi masih rendah.

Ini dibuktikan dengan hasil survei Ombudsman bertajuk Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) 2018.

"Hanya 22 persen dari 2.818 responden yang mengetahui apa itu maladministrasi," kata Adrianus di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Adrianus menjelaskan, meski ketidaktahuan masih rendah, namun tingkat kesediaan masyarakat melaporkan apabila terjadi pemasalahan pelayanan cukup tinggi. Ia menyebut, angkanya mencapai 79,4 persen dan terbilang menggembirakan.

"Fakta ini merupakan hal yang positif, karena masyarakat sudah memiliki kesadaran cukup tinggi untuk melapor," ujarnya.

Dia menuturkan, survei Inperma 2018 dilakukan untuk mendapatkan data primer dari masayarakat pengguna layanan yakni dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada layanan dasar. Survei berlangsung di sepuluh kota dan kabupaten yang tersebar di 10 provinsi dengan 2.818 responden.

"Provinsi yang disurvei merupakan sepuluh provinsi dengan nilai tertinggi dalam survei Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik Tahun 2017," imbuhnya.

Survei Inperma merupakan survei lanjutan terhadap Standar Layanan Publik yang sudah berlangusung sejak 2015 lalu. Dimensi pada survei ini adalah penyimpangan standar pelayanan dan penyimpangan perilaku.

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan data primer dari masayarakat pengguna layanan yakni dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan dan administrasi kependudukan," jelasnya.

Adapun kota yang disurvei adalah Medan, Tanjungpinang, Jambi, Jakarta Pusat, Bandung, Serang, Kupang, Balikpapan, Makassar, dan Kendari. Adapun kabupaten terdiri dari Deli Serdang, Lingga, Marangin, Kepulauan Seribu, Garut, Lebak, Timor Tengah Selatan, Kutai Kartanegara, Bone, dan Konawe.