Jawab Sindiran Luhut soal Harga Pangan, Ini Penjelasan BPN Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com—Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan menyindir janji kampanye calon presiden nomor urut 02 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo Subianto, soal harga pangan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pun merespons.

“Kebijakan harga pangan adalah salah satu perbedaan mendasar antara dua calon presiden (capres) yang berlaga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,” ujar anggota Dewan Pakar BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad H Wibowo, Sabtu (23/2/2019).

Sebelumnya, Jumat (22/2/2019), Luhut menyinggung sejumlah topik perekonomian dalam acara Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Seperti dapat dilihat dalam link video ini—sebelumnya merupakan live streaming—, Luhut antara lain menyindir soal janji kampanye menurunkan harga sejumlah komoditas pangan dalam 100 hari, yaitu pada menit 55:58-56:33.

"Orang bilang mau nurunin (harga) beras, ... , (harga) gula diturunin, (harga) telur murah, karena permintaan emak-emak. Lah petaninya? Kalau berasnya terlalu murah ya cost dia enggak jadi,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, janji kampanye itu melupakan prinsip kesetimbangan dalam ekonomi. Ketika harga terlalu murah, ujar dia, petani akan “teriak”. Sebaliknya, ketika harga terlalu mahal maka konsumen yang akan memprotes.

"Jadi harus mencari titik imbangnya supaya itu jalan, jadi tidak sekadar nurunin (harga)," kata Luhut.

Menanggapi hal itu, Dradjad mengatakan, Prabowo punya keberpihakan yang sangat kuat, baik kepada petani, peternak, petambak, dan nelayan, maupun kepada emak-emak konsumen dan rakyat banyak.

“Saya tidak mau hanya bicara telur. Kita bicara pangan. Mas Bowo—nama panggilan Prabowo— itu tulus dan serius untuk menurunkan harga pangan bagi rakyat, sekaligus memberi harga jual yang layak bagi produsen,” kata Dradjad.

Menurut Dradjad, harga pangan merupakan salah satu fokus keberpihakan yang ditawarkan pasangan Prabowo-Sandiaga. Karena itu, dia mengaku maklum jika Luhut sampai menyindir atau protes sebagaimana dalam video tersebut.

“Karena, selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mengamankan harga pangan. Selama 4 tahun, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan harga pangan yang solid,” sebut Dradjad.

Apakah bisa?

Pertanyaannya, apakah janji menurunkan harga pangan seperti yang disampaikan Prabowo dalam sejumlah kesempatan itu bisa dilakukan? Seperti apa pula caranya?

“(Jawabannya), sangat bisa. Dalam pidatonya, mas Prabowo menyebut salah satu langkahnya adalah memangkas keuntungan,” sebut Dradjad.

Penjelasannya, keuntungan dan margin tata niaga pangan selama ini sering terlalu tinggi. Terlebih lagi, sebut dia, untuk pangan eks impor.

Dradjad mengambil contoh beras yang diimpor dari Vietnam, dengan kualitas tingkat pecah 5-25 persen, kadar air 14 persen, dan spesifikasi lain yang masuk kualitas beras medium.

“Setelah ditambah biaya pengapalan, asuransi, gudang di Jakarta, dan biaya lainnya, total modal dan biaya sekitar Rp 6.000 per kilogram. Di pasar, harga jualnya bisa mendekati Rp 10.000 per kilogram, bahkan pernah Rp 11.000 per kilogram. Edan, kan, marginnya?” ungkap Dradjad.

Dalam kasus gula juga demikian, lanjut Dradjad, pun pada telur dan daging ayam. Dia mengutip sejumlah paparan yang sudah sering pula disampaikan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan ekonom Faisal Basri mengenai hal itu.

“Telur dan ayam, sama edannya. Ada mafia yang memainkan harga day-old chicken (DOC), pakan, telur, dan daging ayam,” sebut dia.

Mengutip Bloomberg edisi 12 Februari 2019, Dradjad menyebut bahwa pada rentang waktu Januari 2018-Januari 2019 saja harga DOC melonjak 40 persen lebih.

“Harga saham raksasa peternakan di Indonesia meroket 65-140 persen pada 2018. Raksasa ternak pesta keuntungan, peternak dan emak-emak kelabakan,” ujar dia.

Menurut Dradjad, margin-margin keuntungan itulah yang hendak dipangkas oleh Prabowo-Sandiaga dalam rencana penurunan harga pangan yang mereka janjikan dalam kampanye dan sejumlah pernyataan.

“Kenapa Presiden Jokowi tidak bisa (menurunkan harga pangan itu)? Ya silakan tanya Menteri Perdagangan dan menteri terkait. Silakan tanya pemerintah berpihak kepada siapa. Silakan cek siapa saja raja-raja impor dan mafia pangannya,” imbuh Dradjad.

Tentu saja, penurunan harga pangan juga butuh dukungan kebijakan lain. Misalnya, sebut Dradjad, penguatan pengelolaan stok pangan nasional. Bulog, kata dia, harus dibersihkan dari koruptor, sembari ditambah budget dan gudangnya.

“Selain itu, harus ada langkah peningkatan produksi yang masif. Keberpihakan kepada sektor pertanian harus kuat. Inovasi pertanian perlu diberi imbalan oleh negara,” sambung Dradjad.

Satu hal lagi disebutkan Dradjad adalah soal efek revolusi industri 4.0 bagi petani. Dia mengutip pernyataan Prabowo dalam debat kedua Pilpres 2019 bahwa efek revolusi tersebut diakui penting bagi petani.

“Namun, dinyatakan pula, lebih penting lagi memastikan harga yang layak bagi petani dan produsen, serta harga yang murah bagi rakyat konsumen,” kata Dradjad.

Dari situ, Dradjad menggarisbawahi keberpihakan Prabowo-Sandiaga dalam hal pangan adalah bukan kepada para raja impor apalagi mafia pangan yang terindikasi menghancurkan harga di produsen sekaligus meroketkan harga di konsumen.