Soal Lelang Busway, Pemprov DKI Diadukan ke KPPU

Laporan Wartawan Kompas.com Egidius Patnistik

JAKARTA, JUMAT - Tim Advokasi Busway Jakarta akan mengadukan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Busway ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemprov DKI dinilai telah menyelenggarakan proses lelang untuk mencari operator busway di koridor IV (Pulogadung - Dukuh Atas) sampai koridor VII (Kampung Rambutan - Kampung Melayu) secara tidak benar.

"Kami akan menyampaikan aduan ke KPPU dalam waktu dekat," kata Azas Tigor Nainggolan, anggota Tim Advokasi Busway kepada wartawan di Jakartra, Jumat (24/10).

Tim advokasi tersebut terdiri dari unsur LSM dan anggota konsorisum operator existing di koridor IV sampai koridor VII yaitu PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM) untuk koridor IV dan koridor VI (Ragunan - Halimun) dan PT Jakarta Mega Transport (JMT) untuk koridor V (Kampung Melayu - Ancol) dan koridor VII.

Tigor mengatakan proses lelang berlangsung tidak fair dan ada indikasi terjadi praktik dumping. Pemenang lelang, katanya, menawarkan harga-harga komponen lelang yang terlampau rendah. "Untuk aki, misalnya, harga yang diajukan sangat murah (dibanding harga pasaran). Gaji sopir juga demikian. Gaji sopir, pemenang lelang menyebutkan sebesar Rp 1,7 juta per bulan. Tetapi pada kesempatan lain, pemenang lelang mengatakan gaji sopir Rp 2,2 juta," katanya.

Rudy TH Mihardja, anggota konsorsium existing koridor IV sampai VII pada kesempatan yang sama mengatakan pemenang lelang mengajukan harga satu unit bus Hino Rp 1,2 miliar. "Padahal (harga normal) Rp 1,6 miliar. (Pemenang lelang ajukan) bus gandeng Rp 3,4 miliar, padahal harganya Rp 4 miliar," katanya.