Untuk Cari Aman, 'Reshuffle' Hanya Menkeu

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpendapat, penggantian jabatan menteri kabinet hanya akan terjadi pada jabatan menteri keuangan yang kosong setelah Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia. Jika penggantian menteri menjalar ke menteri lainnya, maka hal itu menurutnya berisiko besar.

"Presiden akan berhati-hati karena risikonya jauh lebih besar, perhitungannya sulit. Mungkin dia akan cari aman untuk membatasi reshuffle," katanya seusai menghadiri dialog kenegaraan di DPD, Jakarta, Rabu (19/5/2010).

Meskipun demikian, menurut Arbi, tidak menutup kemungkinan jika Presiden nekat mengganti menteri lainnya. Hal tersebut terjadi jika fraksi dalam parlemen meneruskan proses hak angket Bank Century hingga memulai pernyataan pendapat.

"Reshuflle hanya terbatas pada menkeu apabila semua koalisi mau membekukan angket ini, meski proses hukum jalan terus. Tapi apabila ada yang meneruskan sampai pernyataan pendapat, terancam lagi pemerintahan, Presiden akan nekat," katanya. Jika sudah begitu, maka partai yang mencoba untuk bersikeras pada prinsipnya, seperti PPP dan PKS, menurut Arbi akan dikeluarkan dari kabinet.

"Tapi yang dua ini, PPP dan PKS, mau meneruskan, bisa dikeluarkan. Jadi, yang berkuasa Golkar, PKB, Demokrat. Itu risikonya PPP sama PKS kalau mau main prinsip-prinsipan," tambahnya.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku tidak yakin jika menteri-menteri dari PKS akan diganti. "Kalau tidak ingin ada kegaduhan politik, jangan ada lagi menteri yang di-reshuflle. Kalau masalah kinerja, saya yakin karena, kata Presiden, banyak menteri yang dapat nilai merah," katanya dalam acara dialog yang sama.