Tidak Cukup Hanya Bikin Kenyang

Berdasarkan European Food Safety Authority (EFSA), angka acceptable daily intake atau asupan maksimum yang diizinkan sebesar 10 miligram per kilogram berat badan per hari.

Misalnya, untuk orang dengan berat badan 50 kilogram, ambang batas konsumsi per hari nipagin maksimal 500 miligram. Dengan kata lain, konsumsi mi instan yang bisa ditolerir orang tersebut 500 bungkus per hari.

Hampir pasti tidak akan ada orang yang mengonsumsi mi instan 500 bungkus per hari. Namun, ada atau tidak ada fakta itu, yang pasti kesadaran perlunya makanan sehat kembali menjadi kesadaran bersama.

Satu sisi penarikan Indomie memberi hikmah pentingnya makanan sehat. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan dampak ikutan terhadap sektor lain.

Ketua Umum Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia Don Utoyo, misalnya, khawatir kasus di Taiwan akan berpengaruh pada perdagangan mi instan di dalam negeri. Apabila hal itu terjadi, perdagangan komoditas lain, seperti telur, yang menjadi pelengkap mi instan akan terganggu. ”Kalau orang Indonesia menghentikan makan mi instan, konsumsi telur ayam juga bisa turun sebab makan mi instan biasanya menggunakan telur ayam,” ujar Don.

Saat ini produksi telur ayam di dalam negeri 1,2 juta ton per tahun. Jumlah tersebut, menurut Don, sesuai dengan konsumsi telur masyarakat, yakni 80 butir per kapita per tahun, atau 1,5 butir per kapita per minggu.

Konsumsi telur masyarakat Indonesia ini masih jauh di bawah konsumsi telur Malaysia dan China, yang rata-rata satu butir per hari per orang.

”Jadi, asupan protein masyarakat kita relatif rendah. Isu penarikan Indomie mengkhawatirkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih luar negeri minded . Apa yang terjadi di luar negeri bisa begitu saja dianggap baik untuk diterapkan di dalam negeri,” kata Don. Prosedur aneh

Menanggapi kasus penarikan Indomie di Taiwan, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani merasa ada yang janggal.

”Saya merasa ada keanehan dalam kasus Indomie di Taiwan. Prosedur tetap, seharusnya produsen diberi kesempatan mengklarifikasi kepada otoritas yang berwenang dan diberikan waktu untuk penarikannya. Bukan langsung memublikasikannya di media massa,” katanya.