Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susahnya Mencari Informasi Studi Banding DPR

Kompas.com - 26/04/2011, 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam komisi maupun alat kelengkapan melakukan studi banding ke luar negeri di masa reses ini.  Komisi I berkunjung ke lima negara yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia.

Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata.  Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan menyambangi Inggris dan Amerika Serikat.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sepanjang tahun 2011, DPR mengalokasikan anggaran studi banding ke luar negeri sebesar Rp 105,924 miliar lebih. Nilai ini setara dengan dengan 2.301 beasiswa bagi anak keluarga miskin untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pagu beasiswa untuk anak keluarga miskin dari jenjang SD hingga perguruan tinggi tahun ini hanya Rp 46,038 juta per orang.

Tapi, bukan itu saja soalnya. Pertanyaan yang mengusik, seberapa terbuka anggota dewan yang terhormat mensosialisasikan kunjungan kerja ini kepada masyarakat. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pernah mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan rapat konsultasi pimpinan, setiap kunjungan kerja ke luar negeri harus disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, sulit sekali memperoleh informasi mengenai kunjungan kerja ke luar negeri itu.

Mari kita tengok pengalaman Kompas.com berikut ini. Komisi VIII akan bertolak menuju Australia pada Rabu (27/4/2011) besok hingga Senin (2/5/2011) pekan mendatang untuk melakukan kunjungan kerja terkait pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin. Apa agenda para anggota Dewan di Negeri Kanguru itu? 

Sejak pekan lalu, Kompas.com berusaha mencari informasi mengenai agenda studi banding ini. Hasilnya nihil. Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa tak kunjung berhasil dihubungi sejak pekan lalu melalui telepon guna dikonfirmasi mengenai agenda kunjungan kerja ini. 

Pekan lalu, terdengar nada sambung di seberang telepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Biasanya, kedua pimpinan Komisi ini selalu terjangkau wartawan. Pagi ini, Selasa (26/4/2011), Kompas.com berusaha kembali menghubungi keduanya, tapi nomor telepon mereka tidak aktif. 

Hal serupa juga terjadi ketika Kompas.com menghubungi Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Gondo Radityo Gambiro yang memimpin perjalanan kunjungan kerja rombongan Anggota Komisi VIII lainnya ke Cina. Kemarin, ponselnya aktif tapi tak diangkat ketika dihubungi. 

Politisi Demokrat ini hanya membalas dua kali melalui pesan singkat. Pesan singkat yang pertama berisi pertanyaan mengenai topik apa yang akan ditanyakan Kompas.com jika menghubunginya. Pesan singkat yang kedua berisi janji akan akan menghubungi kembali. 

"Nanti sy telp ya, skrg msh rpt. Tks," demikian bunyi pesan singkat tersebut. Sayangnya, Gondo tak menghubungi balik hingga pagi ini. Begitu pula, ketika dihubungi kembali. Ponselnya yang aktif tak kunjung diangkat.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

    Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

    Whats New
    Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

    Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

    Whats New
    Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

    Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

    Whats New
    Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

    Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

    Whats New
    Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

    Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

    Whats New
    Maskapai Emirates Buka Lowongan Kerja di Jakarta, Lulusan SMA Bisa Daftar

    Maskapai Emirates Buka Lowongan Kerja di Jakarta, Lulusan SMA Bisa Daftar

    Whats New
    Didukung Konsumsi yang Tinggi, Prospek Bisnis Distribusi Beras Dinilai Makin Cerah

    Didukung Konsumsi yang Tinggi, Prospek Bisnis Distribusi Beras Dinilai Makin Cerah

    Whats New
    PGN Lunasi Utang Obligasi Dollar AS Pada 2024

    PGN Lunasi Utang Obligasi Dollar AS Pada 2024

    Whats New
    Sandiaga: Investasi di Sektor Parekraf Capai Rp 11 Triliun di Kuartal I 2024

    Sandiaga: Investasi di Sektor Parekraf Capai Rp 11 Triliun di Kuartal I 2024

    Whats New
    Kelas 1,2,3 Diganti Jadi KRIS, Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

    Kelas 1,2,3 Diganti Jadi KRIS, Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

    Whats New
    Harga Bahan Pokok Selasa 14 Mei 2024 Mayoritas Naik

    Harga Bahan Pokok Selasa 14 Mei 2024 Mayoritas Naik

    Whats New
    Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Besok Lewat SSCASN

    Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Besok Lewat SSCASN

    Whats New
    Lowongan Kerja Astra Honda Motor, Ini Posisi dan Persyaratannya

    Lowongan Kerja Astra Honda Motor, Ini Posisi dan Persyaratannya

    Work Smart
    Harga Emas Terbaru 14 Mei 2024 di Pegadaian

    Harga Emas Terbaru 14 Mei 2024 di Pegadaian

    Spend Smart
    Perilaku Petugas Penagihan 'Fintech Lending' Paling Banyak Diadukan Masyarakat

    Perilaku Petugas Penagihan "Fintech Lending" Paling Banyak Diadukan Masyarakat

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com