Awas...Banyak Pengembang "Nakal" di Bekasi!

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi diminta bersikap tegas melakukan pengawasan terhadap izin pembangunan apartemen dan hotel. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari atas keberadaan properti tersebut.

"Saya lihat pengawasan itu masih lemah. Ada beberapa pengembang yang telah memulai pembangunan propertinya meski izin belum keluar dan tentu saja perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan," ujar anggota DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, di Bekasi, Jumat (27/1/2012).

Di Kota Bekasi sendiri dalam beberapa waktu terakhir bermunculan bangunan-bangunan pencakar langit berupa apartemen, rusunami, serta hotel. Ia mengatakan, pembangunan properti itu harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari analisa dampak lingkungan, dampak lalu lintas, koefisien bangunan, garis sempadan jalan, ruang terbuka hijau, dan lainnya.

"Saya imbau pengembang agar mengurus perizinannya dan setelah lengkap baru mulai membangun dan memasarkan. Jangan izin belum selesai, tapi unit propertinya sudah dipasarkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Bekasi Renny Hendrawati menegaskan, ada pengusaha properti yang nakal dalam memasarkan properti sebelum izin diurus. Ia menyatakan, pihaknya akan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengembang nakal tersebut dan eksekusinya akan dilakukan oleh Satpol PP.

Alokasi RTH 

Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Rahmat Kusmayadi, menambahkah bahwa pihaknya akan tetap mengimbau masyarakat atau pun pengusaha yang ingin mendirikan sebuah bangunan. Para pengembang diminta tetap memperhatikan RTH di wilayah pembangunan. Khusus buat lahan gedung, aturan mainnya adalah 70 persen untuk bangunan gedung, sedang 30 persen sisanya untuk RTH.

"Yang jelas, harus ada RTH, jangan sampai tidak ada, karena itu akan sangat diperlukan untuk ruang penghijauan dan resapan air," ujarnya.

Ia mengatakan RTH di tengah-tengah kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) yang hanya diisi oleh tumbuh-tumbuhan, seperti tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi), sehingga menjadikan sebuah kota jadi lebih indah dan asri. Ia mengakui, lokasi yang akan dibangun apartemen ada yang merupakan ruang terbuka hijau bersifat pribadi (private), bukan ruang terbuka hijau publik, sehingga pihak pengelola bebas mengelola lahan tersebut asalkan sesuai dengan peraturan tata ruang kota.

"Yang terpenting harus mempunyai Hak Guna Bangunan (HGB), menyediakan lahan untuk fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum), karena itu merupakan salah satu syarat untuk membangun sebuah gedung," tegasnya.