Mandiri Sekuritas Tak Tahu Nazaruddin Pakai Uang Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Mandiri Securitas, Harry Maryanto Supoyo, menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia, Senin (13/2/2012). Kasus ini melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Seusai diperiksa selama kurang lebih tujuh jam, Harry mengaku, pihaknya tidak tahu kalau uang yang digunakan Nazaruddin untuk membeli saham melalui Mandiri Securitas itu berasal dari tindak pidana korupsi.

"Ya kita, kan enggak tahu. Kita perlakukan siapa pun yang beli saham sama. Nazaruddin kan mengaku di BAP (berita acara pemeriksaan)-nya bahwa duit itu dari teman-temannya," kata Harry kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin sore.

Dia mengaku diajukan 10 pertanyaan oleh penyidik KPK selama diperiksa. Selebihnya, Harry menjawab tidak tahu. "Terus terang kita enggak ngerti mas. Karena kita perlakukan sebagai nasabah, biasa saja," ujar Harry.

Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia ini, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu diduga membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang suap terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games.

Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia senilai Rp 300,8 miliar oleh Nazaruddin itu dilakukan melalui Mandiri Securitas. Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet mengungkapkan, uang yang merupakan kumpulan commitment fee yang diterima Nazaruddin itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Permai Grup.

Rinciannya, kata Yulianis, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawaja Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar.