RUU Pencari Suaka Australia Gagal di Majelis Tinggi

CANBERRA, KOMPAS.com -- Seperti sudah diduga sebelumnya, RUU Pencari suaka Australia yang malam sebelumnya lolos dari Majelis Rendah Parlemen, dipatahkan ketika dibicarakan di Majelis Tinggi, Kamis (28/6/2012). Dalam pemungutan suara, RUU tersebut ditolak oleh para Senator dengan perbandingan 39 : 29 suara.

Menyusul dipatahkannya RUU tersebut, Perdana Menteri Julia Gillard membentuk tim ahli tiga orang, guna mencari solusi bagi usaha menangani para pencari suaka yang semakin banyak datang ke Australia. Tim itu akan dipimpin oleh Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Australia Marsekal Udara Angus Houston, ditambah perwakilan dari partai oposisi dan partai Hijau.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, Gillard mengharapkan kelompok ini akan memberi laporan secepat mungkin.

Usaha untuk mengatasi kebuntuan soal pencari suaka dilakukan menyusul adanya kecelakaan di laut atas kapal-kapal yang hendak menuju ke Australia dalam minggu-minggu belakangan.

Dengan parlemen sekarang akan menjalani reses selama dua bulan karena liburan musim dingin, perbedaan pandangan antara partai Buruh, partai oposisi, dan partai Hijau tetap besar. Menurut media Australia, pemerintahan partai Buruh akan paling banyak mendapatkan kritikan karena tidak berhasil keluar dengan solusi, namun partai oposisi dan partai Hijau juga dituduh tidak bersikap luwes.

"Saya mengerti betapa frustrasinya warga Australia," kata Gillard. "Mereka berharap parlemen bisa keluar dengan sesuatu solusi. Mereka mengerti, bahwa menyusul kecelakaan yang memakan begitu banyak korban jiwa, kita memerlukan tindakan efektif untuk mencegah pencari suaka mempertaruhkan jiwa mereka berlayar ke Australia," tambah Gillard, seperti dikutip situs news.com.au.

Gillard juga mengecam ketua partai oposisi Tony Abbot, yang dianggapnya tidak mau mengubah posisi sebelumnya atas usulan RUU terbaru ini. Dalam reaksinya, Tony Abbot menuduh Gillard "keras kepala" karena tidak mau menerima usulan oposisi untuk membuka pusat pemrosesan pengungsi di Nauru.

"Mestinya kemajuan sedikit saja sudah merupakan kemajuan, dan karena solusi Malaysia sebelumnya sudah pasti tidak didukung oleh parlemen, mengapa tidak mendukung negara yang menandatangani Konvensi PBB seperti Papua Nugini dan Nauru," kata Abbot.

Partai Hijau sendiri menginginkan pusat pemrosesan pengungsi tetap dilakukan di Australia dan menentang pengiriman pencari suaka yang sudah di Australia dikirim ke negara ketiga dimana status mereka dikaji kembali. Mereka menginginkan pusat pemrosesan pencari suaka dibuka di Indonesia dan Malaysia, dan Australia menerima kuota pengungsi lebih besar antara 14.000 sampai 25.000 orang setiap tahun, sehingga pencari suaka tidak harus lagi melakukan perjalanan berbahaya di laut.

Dalam pemungutan suara, pemerintah hanya mendapatkan dukungan dari dua senator independen, sementara pihak oposisi didukung oleh partai Hijau dan RUU terbaru ini dipatahkan dengan suara 39 : 29.