Perlu Sedikit Pelemahan Rupiah

Jakarta, Kompas - Bank Indonesia memastikan tetap akan berada di pasar untuk mengintervensi dan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Langkah itu dilakukan dengan memperhatikan fundamen perekonomian Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution seusai peluncuran buku Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan, di Jakarta, Jumat (31/8), menyampaikan, BI tidak akan membiarkan rupiah bergerak begitu saja. BI juga menepis bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini sengaja dilakukan untuk menahan impor agar lonjakannya tidak terlalu tinggi.

Menurut Darmin, berdasarkan fundamen perekonomian Indonesia, sedikit pelemahan nilai tukar rupiah memang diperlukan.

”BI dari dulu sederhana. Kita lihat, kalau melemah, jangan terlalu cepat melemah sehingga muncul persepsi aneh-aneh. Kalau menguat, kita tidak akan lawan asalkan jangan terlalu cepat,” kata Darmin.

Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah pada Jumat kemarin sebesar Rp 9.560 per dollar AS, sedikit menguat dibandingkan dengan Kamis (30/8) sebesar Rp 9.573 per dollar AS. Namun, jika dibandingkan dengan posisi Senin (27/8) yang sebesar Rp 9.515 per dollar AS, nilai tukar kemarin sedikit melemah.

Darmin menegaskan, jangan hanya menganggap rupiah yang melemah, tetapi dollar AS yang menguat sehingga semua mata uang lain menjadi melemah terhadap dollar AS.

Dalam mengintervensi pasar, BI menggunakan cadangan devisa. Per 31 Juli 2012, cadangan devisa berjumlah 106,559 miliar dollar AS atau setara dengan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Secara terpisah, ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan, malahan memperkirakan nilai tukar rupiah bisa menyentuh Rp 9.600-Rp 9.700 per dollar AS pada September. Namun, rupiah diperkirakan bisa menguat menjadi Rp 9.400 per dollar AS pada akhir tahun.

Salah satu penyebab melemahnya rupiah, menurut Anton, adalah persepsi negatif dalam investasi langsung di Indonesia. Jika persepsi membaik, nilai tukar rupiah akan menguat.

Ia mencontohkan, persepsi buruk ini antara lain akibat kebijakan fiskal dan moneter yang terbit sepotong-sepotong. Akibatnya bisa diinterpretasikan berbeda. Misalnya, aturan tentang ekspor komoditas setengah jadi, bukan lagi produk mentah.