TAJUK RENCANA

Ketergantungan Bawa Konsekuensi

Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, Timor Leste harus mengatasi ketertinggalannya, baik dalam konteks politik maupun ekonomi.

Anjuran yang baik itu digarisbawahi oleh Hillary, yang dalam kunjungannya ke Dili itu bertemu dengan Presiden Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Xanana Gusmao. Namun, tanpa bermaksud mencampuri kebijakan luar negeri Timor Leste, AS mengomentari maraknya aliran dana bantuan dan investasi China yang masuk ke Timor Leste.

Ada dua hal penting yang dapat dilihat dari pernyataan Hillary itu. Pertama, AS mendorong Timor Leste untuk mengatasi ketertinggalannya, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Kedua, AS memperingatkan Timor Leste untuk tidak terlalu bergantung kepada satu negara, dalam hal ini China.

Persoalannya, AS pada saat ini tidak berada dalam posisi untuk mengimbangi China dalam memberikan bantuan kepada Timor Leste.

AS melihat kondisi Timor Leste masih lemah setelah 400 tahun di bawah Portugal dan 24 tahun di bawah Indonesia. Salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, hingga kini Timor Leste masih direcoki banyak kekerasan. Negara itu masih punya banyak hal yang harus dilakukan.

Bahwa Timor Leste harus mengatasi ketertinggalannya, tidak ada yang membantah. Hanya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi ketertinggalan itu.

Timor Leste harus menetapkan prioritas dan menentukan dari mana ketertinggalan itu akan diatasi. Membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah prioritas utama. Sementara itu, membangun kekuatan militer yang menghabiskan dana sangat besar dijadikan prioritas yang kesekian saja.

Stabilitas tidak selalu dibangun dengan kekuatan militer. Salah satu cara untuk menghadirkan stabilitas di negeri itu adalah dengan membangun ikatan yang lebih dekat dengan ASEAN.

Ketergantungan yang besar kepada satu negara akan membawa konsekuensi menurunnya kebebasan. Pengalaman Kamboja dapat dijadikan contoh yang sangat segar. Ketergantungan Kamboja kepada China menjadikan untuk pertama kalinya negara-negara anggota ASEAN gagal mengeluarkan Komunike Bersama pada akhir Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, pertengahan Juli lalu.

Pada saat itu, Kamboja yang dekat dengan China tidak mau memasukkan sengketa Laut China Selatan ke dalam Komunike Bersama, ketika Filipina meminta agar perseteruannya dengan China di Laut China Selatan dimasukkan.