TAJUK RENCANA

Ironi Situasi Pangan Kita

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada Hari Pangan 16 Oktober kembali mengingatkan pentingnya tiap negara mewaspadai gejolak harga pangan.

Gejolak harga pangan berhubungan erat dengan akses masyarakat, terutama kelompok rentan, terhadap pangan. Pengeluaran sebagian besar rumah tangga Indonesia masih cukup besar untuk pangan sehingga menentukan inflasi.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah mengeluarkan peringatan tentang gejolak harga pangan dan dampaknya terhadap kelaparan, akhir Agustus lalu. Dalam pertemuan memperingati Hari Pangan di Roma, Selasa lalu, peringatan tersebut kembali diulang. Peringatan itu berkaitan dengan kenaikan 1,4 persen harga pangan dunia, terutama biji-bijian, daging, dan susu, setelah dalam dua bulan terakhir stabil.

Bagi Indonesia, Hari Pangan adalah momentum untuk kembali mengingatkan, pangan adalah hak asasi rakyat yang dijamin konstitusi. Bicara pangan bukan berarti hanya penyediaannya, melainkan juga akses terhadap pangan. Badan PBB untuk Anak-anak mengingatkan, satu dari tiga anak Indonesia kekurangan gizi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin Indonesia kehilangan manfaat dari bonus demografi.

Badan Pusat Statistik memasukkan pangan sebagai penentu penting garis kemiskinan. Karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatan keduanya adalah memastikan ada cadangan beras 10 juta ton yang harus diusahakan dari produksi dalam negeri. Keuntungan memproduksi sendiri pangan di dalam negeri adalah menghindarkan ketergantungan dari impor sehingga Indonesia memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan. Memproduksi pangan di dalam negeri memberikan lapangan kerja di desa dan kota melalui kegiatan di ladang hingga industri pengolahan.

Ironisnya, Indonesia sebagai negara agraris justru menjadi importir pangan. Tahun ini pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras. Padahal, Kementerian Pertanian berkali-kali menyebutkan produksi beras tahun ini meningkat dari tahun lalu. Juga sedang dikaji konsumsi beras nasional yang mungkin lebih rendah daripada angka selama ini, 139 kilogram per kapita per tahun. Artinya, ada kemungkinan kelebihan produksi dibandingkan dengan konsumsi.

Ironi lain, kecenderungan terus naiknya impor buah dan sayuran, ikan, susu, daging, bahkan garam. Begitupun, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan meminta Indonesia membuka lebih luas pasar dalam negeri terhadap impor hasil pertanian.

Hari Pangan seharusnya bukan sekadar seremoni apabila pemerintah sungguh peduli pada hak asasi rakyat serta kedaulatan dan ketahanan pangan. Ketidakhadiran Presiden dan Wakil Presiden pada peringatan Hari Pangan Nasional memberikan sinyal, ketahanan dan kedaulatan pangan belum menjadi prioritas seperti dijanjikan.

Pemberantasan Kemiskinan di Asia