Dahlan Iskan Tak Mau Disalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR menilai laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan keliru. Sejumlah nama yang dilaporkan Dahlan ternyata tidak ikut dalam pertemuan dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang ditengarai sebagai upaya meminta jatah. Menanggapi hal ini, Dahlan menyatakan tak mau disalahkan atas kekeliruan nama yang dilaporkan ke Badan Kehormatan.

"Terserah BK, kami hanya menyerahkan ke sana. Saya tidak tahu ada yang salah atau tidak, saya tidak dalam kapasitas menjawab apakah ada yang salah atau tidak," ujar Dahlan, Senin (3/12/2012), saat memenuhi panggilan Komisi VII DPR bidang Energi di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dahlan datang ke rapat dengar pendapat itu hanya sekitar 15 menit. Ia lalu mohon pamit kepasa semua anggota Komisi VII untuk izin tidak mengikuti rapat lantaran harus mengikuti rapat terbatas Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara.

Saat hendak meninggalkan Kompleks Parlemen, Dahlan kembali dicecar soal konsekuensi dari ketidakvalidan laporan yang disampaikannya ke BK. Pasalnya, beberapa anggota DPR sedang siap-siap menggugat balik Dahlan Iskan lantaran tidak terima dituding melakukan pemerasan. Mantan Direktur Utama PT PLN itu mengaku siap jika harus berhadapan dengan hukum atas kekeliruan laporannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik tersebut.

"Enggak apa-apa," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Ketua BK Muhammad Prakosa menyayangkan ketidakakuratan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Setelah melakukan revisi sejumlah nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN, BK tetap menemukan kekeliruan. Salah satunya adalah penyebutan nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta. Hatta disebut-sebut ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi Merpati pada tanggal 1 Oktober 2012. Pertemuan itu ditengarai sebagai upaya anggota Dewan meminta upeti. Hatta mengklarifikasi bahwa pada tanggal tersebut ia tengah berada di Klaten, Jawa Tengah. Ia pun menunjukkan bukti foto-foto yang memperkuat pernyataannya.

"Kami sangat menyayangkan atas ketidakakuratan informasi ini, apalagi mengenai nama orang yang sudah mendapat vonis dari publik. Ini kami sayangkan, kembali terjadi lagi ketidakakuratan," ucap Prakosa, Rabu (28/11/2012) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Kesalahan Dahlan tidak hanya terjadi sekali. Pada laporan kali pertama ke BK, Dahlan bahkan sempat mencantumkan nama politisi Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang; dan politisi Partai Amanat Nasional, M Ichlas El-Qudsy. Keduanya juga anggota Komisi XI DPR. Namun, Dahlan kemudian kembali meralatnya setelah Timo dan Ichlas menyatakan tidak ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan berbagai kekeliruan ini, Prakosa mengatakan bahwa BK berencana akan memanggil lagi Dahlan Iskan. Sebelumnya, Dahlan sudah dua kali dipanggil BK terkait kasus dugaan pemerasan BUMN ini.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan vs DPR