PM Abe: Perkuat Penjagaan

TOKYO, SELASA - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Selasa (8/1), memerintahkan menteri pertahanan untuk memperkuat penjagaan di sekitar kepulauan yang disengketakan dengan China di Laut China timur. Abe mulai membuktikan janjinya untuk bersikap lebih keras dalam sengketa itu.

Menurut kantor berita Kyodo News, perintah Abe itu diberikan beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Jepang memanggil Duta Besar China untuk Jepang untuk menyampaikan protes. Jepang memprotes masuknya empat kapal badan pengawas maritim China ke wilayah perairan di seputar kepulauan, yang disebut Senkaku oleh Jepang atau Diaoyu oleh China.

”Saya ingin Anda merespons dengan sungguh-sungguh,” perintah Abe kepada Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera.

Sebelumnya, Deputi Menteri Luar Negeri Jepang Akitaka Saiki memanggil Duta Besar China Cheng Yonghua untuk memprotes masuknya empat kapal China di wilayah perairan sengketa. Empat kapal China itu berada di kawasan tersebut sejak Senin tengah hari hingga Selasa pagi.

Juru bicara Kemlu China, Hong Lei, langsung menolak protes Jepang itu. Menurut Hong, kepulauan tersebut adalah ”bagian inheren” dari China dan kapal-kapal badan pengawas maritim itu sekadar menjalankan tugas-tugas biasa.

Ketegangan seputar sengketa tersebut memanas sejak Pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau utama di gugus kepulauan itu dari seorang pemilik pribadi di Jepang, September 2012. Sejak bulan lalu, Jepang bahkan mulai mengerahkan kekuatan militernya, yakni jet-jet tempur F-15, ke wilayah kepulauan tersebut untuk mengusir pesawat China.

Pada hari yang sama dengan pemanggilan Dubes China dan perintah Abe tersebut, pihak Partai Demokrat Liberal (LDP) yang kini berkuasa di Jepang juga mengumumkan permintaan kenaikan anggaran pertahanan sebesar lebih dari 100 miliar yen (Rp 11 triliun).

Abe, yang berasal dari LDP, saat berkampanye selalu berjanji akan bersikap lebih keras terhadap China dalam sengketa teritorial ini.

Kebebasan pers

Sementara itu, protes menentang sensor pemerintah terhadap media di China meluas, Selasa. Para wartawan, akademisi, selebritas, dan pengusaha ramai-ramai memprotes sensor terhadap surat kabar mingguan Southern Weekly yang terbit di kota Guangzhou.