Aliansi Rakyat Kaltim Akan Berjuang ke DPR, MK, dan Presiden

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam tetap menolak perpanjangan kontrak pengelolaan migas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, oleh perusahaan asing. Setelah Kamis kemarin menggelar unjuk rasa di Balikpapan, perwakilan aliansi akan menindaklanjutinya sampai ke DPR di Jakarta.

"Kami akan bertemu dengan Ketua DPR dan Komisi VII DPR. Kami sudah dihubungi Pak Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR) tiga hari lalu. Juga tadi malam kami sudah komunikasi dengan Pak Sutan Bathoegana (Ketua Komisi VII DPR), dan dia setuju bertemu dengan kami Januari ini," ujar Wahdiat, Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam, Jumat (18/1/2013).

Pihaknya juga berupaya menembus dialog dengan Presiden, termasuk menyiapkan langkah-langkah judicial review ke Mahkamah Konsititusi jika pemerintah tetap memperpanjang kontrak Blok Mahakam ke perusahaan milik asing. Kami siap dengan paparan data. Selain itu, di belakang kami pun ada 18 ahli sehingga kami benar-benar tahu apa dan bagaimana Blok Mahakam itu dan cara mengelolanya," katanya.

Kemarin, Kamis (17/1/2013), aliansi menggelar unjuk rasa di Balikpapan, bersamaan dengan peresmian lapangan gas South Mahakam Total E&P Indonesie di Senipah, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Wahdiat, sebanyak 400 sumur dan 9 rig di blok Mahakam sudah lunas pada 2017 mendatang, yang artinya sudah milik negara. "Jadi, mengapa perpanjangan kontrak harus diberikan ke asing? Jika negara memperpanjang pengelolaan Blok Mahakam ke asing, itu sama saja negara bersedekah," ujar dia.

Keadilan dan kedaulatan akan penguasaan migas, menurut dia, harus tercipta setelah sekian lama tak bisa diupayakan. Sudah cukup perusahaan asing menguasai Blok Mahakam sejak 1967. Batas waktu pengelolaan, yakni tahun 2017, pun sudah merupakan perpanjangan lima tahun. Saatnya orang Indonesia mengelola sendiri karena memiliki tenaga-tenaga ahli.

Selama ini, lanjut dia, dunia migas Indonesia banyak digiring pada kebohongan publik. Banyak hal disembunyikan oleh petinggi di republik ini. Rakyat tidak boleh tahu apa isi dunia migas dan apa yang terjadi. Masyarakat pun tidak paham tentang data-data.

Blok Mahakam, menurut Wahdiat, mengacu data dari de Golyer & Mac Naughton—lembaga sertifikasi migas internasional—tahun 2005 lalu, masih memiliki cadangan terbukti gas 25 TCF (trillion cubic feet) dan cadangan minyak 2 miliar barrel. Gas bisa diambil hingga jangka waktu 50 tahun, sedangkan minyak mungkin baru habis setelah 25 tahun.

"Itu baru yang ketahuan. Jika perusahaan asing itu bersemangat mengelola Blok Makaham, pasti ada potensi migas selain yang sudah diketahui. Saat ini, produksi migas Indonesia lari ke luar negeri. Jadi, mengapa tidak kita (Indonesia) saja yang mengelola dan memperbaiki ini semua," ucap dia.