KPR Bersubsidi "Miskin" Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi yang diperoleh masyarakat mengenai skema kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi hingga kini masih minim. Masih banyak masyarakat yang kebingungan mencari hunian bersubsidi, serta memperoleh akses pembiayaan rumah.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo, di Jakarta, Senin (11/2/2013), mengemukakan, lokasi dan kebutuhan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama terdapat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kebutuhan rumah bersubsidi terutama untuk keluarga baru dan karyawan.

”Pasokan rumah bersubsidi memang masih tidak seimbang dibandingkan permintaan,” ujarnya.

Menurut Sri, karena promosi rumah bersubsidi saat ini masih minim, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi tentang lokasi perumahan bersubsidi. Terkait itu, Kementerian Perumahan Rakyat siap mengembangkan situs yang akan menampilkan proyek-proyek rumah bersubsidi yang ditawarkan pengembang.

”Di sisi lain, pengembang perlu memperbanyak informasi dan pasokan rumah subsidi untuk konsumen, khususnya di kawasan industri,” ujarnya.

Pasokan rumah bersubsidi sudah saatnya ditingkatkan karena permintaan masih sangat tinggi. Hingga 2010, kekurangan rumah rakyat sudah mencapai 13,6 juta unit dengan laju kekurangan rumah bertambah sekitar 700.000 unit per tahun.

Beberapa kluster rumah bersubsidi yang cocok dikembangkan antara lain di wilayah Bekasi, Purwakarta, Bogor di Jawa Barat, Tangerang (Banten), Banyuwangi, dan Malang (Jawa Timur), yang memiliki permintaan rumah tapak terbesar. Rumah bersubsidi terdiri atas rumah tapak dengan sasaran masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 3,5 juta per bulan, serta rumah susun milik untuk masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 5,5 juta per bulan.

Pemerintah sendiri telah mematok harga maksimum rumah tapak yakni Rp 88 juta-Rp 145 juta per unit menurut zonasi. Adapun untuk rumah susun milik maksimum Rp 216 juta per unit. Untuk skema ini, subsidi rumah berupa suku bunga tetap KPR diberlakukan sebesar 7,5 persen dalam tenor 15 tahun. Selain itu, keringanan pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan final sebesar 1 persen.

Novi, Staf Pemasaran Perumahan Cibarusah Jaya, di Bekasi, Jawa Barat, mengemukakan, masih banyak konsumen belum memahami KPR bersubsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Informasi yang minim mendorong pihak pengembang menjadi salah satu sumber informasi bagi konsumen.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono menyatakan sanggup menyalurkan KPR bersubsidi sesuai target pemerintah, yakni 121.000 unit. Total dana untuk kredit bersubsidi tahun ini sebesar Rp 7,5 triliun. BTN, kata Maryono, akan menggelar pameran khusus perumahan bersubsidi dengan pembiayaan melalui skim KPR-FLPP. Pameran khusus itu diharapkan semakin mendekatkan konsumen yang membutuhkan pembiayaan perumahan bersubsidi. (LKT)