YLKI: Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah

Kompas.com - 28/07/2017, 15:19 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat penutupan Rakernas Apeksi 2017 di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017). Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari dan diikuti Wali Kota serta delegasi dari 98 kota se-Indonesia. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTOPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat penutupan Rakernas Apeksi 2017 di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017). Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari dan diikuti Wali Kota serta delegasi dari 98 kota se-Indonesia.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merencanakan menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa Presiden harus membuat survei terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana tersebut.

"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jemaah haji. Apakah rela (calon jamaah haji) dana nya dipakai untuk infrastruktur," kata Tulus, kepada wartawan, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Tulus menyebut, Presiden harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan konsep ekonomi syariah ketika mengalokasikan anggaran haji untuk infrastruktur.

"Tapi intinya, lakukan jajak pendapat ke minimal 25-30 persen calon jamaah haji," kata Tulus.

Presiden Jokowi sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden.

"Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.