Kompas.com - 05/08/2017, 14:20 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan perusahaan agen perjalanan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) wajib untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan. 

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki meminta calon jemaah umrah, tetap tenang. Sebab, meski izinnya telah dicabut, hal itu tidak berarti menghilangkan kewajiban First Travel kepada jemaahnya.

"Mereka tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jemaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada PPIU lain tanpa menambah biaya apapun," ujar Mastuki dalam keterangannya, Sabtu (4/8/2017).

Mastuki menuturkan, First Travel telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  

Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang di alami jemaah umrah," jelas dia.  

(Baca: Izin Penyelenggaraan Umrah First Travel Dicabut)

Menurut Mastuki, kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka ketika terjadi kegagalan pemberangkatan jemaah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. 

Sejak saat itu, lanjut Mastuki, Kemenag telah melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah.  Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban.

Selain itu, setidaknya sudah empat kali diupayakan mediasi antara jemaah dengan First Travel. Namun, upaya tersebut tidak berbuah hasil dikarenakan pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif. 

Tanggal 22 Mei 2017, lanjut Mastuki, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal, namun tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa.  

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Whats New
Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

Whats New
Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Whats New
SiCepat Eskpres Teken Komitmen 'Green Corporate' untuk Dukung Logistik Hijau

SiCepat Eskpres Teken Komitmen "Green Corporate" untuk Dukung Logistik Hijau

Whats New
Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Whats New
Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.