Daya Saing Ekonomi dan Infrastruktur

BUMN bisa mengeluarkan produk-produk yang bisa dijual di pasar modal, obligasi, EBA, RDPT, sekuritisasi aset. Produk ini sangat diminati oleh pemodal.

Pemerintah juga aktif melibatkan swasta melalui mekanisme kerja sama private public partnership (PPP).

Meskipun begitu, pemerintah harus dapat mencari skema kerja sama, di mana proyek infrastruktur tersebut memiliki potensi yang menguntungkan secara bisnis dan adanya sweetener, misalnya untuk menarik minat sektor swasta.

Bukan itu saja, pemerintah daerah juga diharapkan lebih banyak terlibat untuk mengarahkan belanjanya ke sektor infrastruktur dan bukan lagi sekadar menempatkan di sektor keuangan (BPD) yang tidak memberi stimulus pada perekonomian daerah.

Apalagi, sejak tahun 2014, alokasi transfer daerah dan dana desa terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Tahun ini nilainya mencapai Rp 765 triliun atau 37 persen dari total belanja di APBN 2017. Jumlah dana yang sangat besar untuk menggerakkan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah.

Di sinilah dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki visi dan kreatif. Pemimpin yang berjiwa driver dan bukan passenger.