Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Ekonomi India Turun Tajam ke 5,7 Persen

Kompas.com - 01/09/2017, 12:48 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

NEW DELHI, KOMPAS.com - Pertumbuhan India tercatat sebesar 5,7 persen pada periode April-Juni 2017, menurut data resmi pemerintah. Angka tersebut turun tajam dibandingkan 7,1 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, angka tersebut juga merupakan rekor terendah dalam tiga tahun. Perlambatan ekonomi tersebut telah membuat India tidak lagi menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia.

Mengutip CNN Money, Jumat (1/9/2017), penyebab utama perlambatan ekonomi India adalah reformasi besar yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi.

Tahun lalu, Modi menarik 86 persen uang yang beredar di nefgara tersebut. Selain itu, Modi juga memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa.

(Baca: Lewat Foto Instagram, India Kejar Wajib Pajak)

"Ada pukulan besar terhadap pertumbuhan (ekonomi) yang disebabkan perubahan yang bersifat disruptif. Awalnya ada penarikan uang kertas, lalu saat ini dampak PPN mulai memukul dan tampaknya akan bertahan selama beberapa kuartal," kata Anubhuti Sahay, kepala riset Asia Selatan di Standard Chartered.

Penerapan PPN menandai perubahan signfikan pada sistem perpajakan India. Pajak ini menggantikan jaringan rumit tarif lokal dan menyatukan 29 negara bagian di India menjadi pasar tunggal untuk pertama kalinya.

Awalnya, kebijakan itu diekspektasikan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kalangan ekonom memprediksi adanya disrupsi selama berbulan-bulan sejalan dengan kalangan usaha yang beradaptasi dengan sistem baru dan semakin banyak orang yang masuk ke sistem perpajakan.

(Baca: India Lakukan Reformasi Pajak Terbesar dalam 70 Tahun)

 

Sementara itu, penarikan uang kertas telah memicu perlambatan ekonomi India menjadi 6,1 persen pada kuartal I 2017.

Sebelumnya pada kuartal IV 2016, pertumbuhan ekonomi India mencapai 7 persen. Modi menerapkan penarikan seluruh uang kertas pecahan besar, yakni 500 dan 1.000 rupee dari pasaran pada November 2016 lalu.

Penarikan ini memicu kekacauan, lantaran jutaan warga India harus antri untuk menukarkan uang mereka dan kegiatan ekonomi India terpaksa stagnan.

Kalangan pakar menyatakan, pemerintah India harus dengan cepat menunjukkan dampak demonetisasi tersebut.

"Dampak negatif demonetisasi akan berlangsung lama untuk tahun depan, atau bahkan lebih lama," ujar Pronab Sen, kepala bagian India di International Growth Center. 

Kompas TV India Perkenalkan Kereta bertenaga Surya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Viral Video Pejabat Kemenhub Ajak Youtuber Korea ke Hotel, Menhub Minta Kasus Diusut

Viral Video Pejabat Kemenhub Ajak Youtuber Korea ke Hotel, Menhub Minta Kasus Diusut

Whats New
Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli dan Pembagiannya

Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli dan Pembagiannya

Earn Smart
Apa yang Dimaksud dengan Persamaan Dasar Akuntansi?

Apa yang Dimaksud dengan Persamaan Dasar Akuntansi?

Earn Smart
Kredit Pintar Catat Pertumbuhan Pinjaman 3,40 Persen di Sumut, Didominasi Kota Medan

Kredit Pintar Catat Pertumbuhan Pinjaman 3,40 Persen di Sumut, Didominasi Kota Medan

Whats New
Bank DKI Dorong Penerapan CSR yang Terintegrasi Kegiatan Bisnis

Bank DKI Dorong Penerapan CSR yang Terintegrasi Kegiatan Bisnis

Whats New
Butik Lakuemas Hadir di Lokasi Baru di Bekasi, Lebih Strategis

Butik Lakuemas Hadir di Lokasi Baru di Bekasi, Lebih Strategis

Whats New
Mau Bisnis Waralaba? Ada 250 Merek Ikut Pameran Franchise di Kemayoran

Mau Bisnis Waralaba? Ada 250 Merek Ikut Pameran Franchise di Kemayoran

Smartpreneur
TEBE Tebar Dividen Rp 134,9 Miliar dan Anggarkan Belanja Modal Rp 47,6 Miliar

TEBE Tebar Dividen Rp 134,9 Miliar dan Anggarkan Belanja Modal Rp 47,6 Miliar

Whats New
Gramedia Tawarkan Program Kemitraan di FLEI 2024

Gramedia Tawarkan Program Kemitraan di FLEI 2024

Whats New
J Trust Bank Cetak Laba Bersih Rp 44,02 Miliar pada Kuartal I 2024

J Trust Bank Cetak Laba Bersih Rp 44,02 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
94 Persen Tiket Kereta Api Periode Libur Panjang Terjual, 5 Rute Ini Jadi Favorit

94 Persen Tiket Kereta Api Periode Libur Panjang Terjual, 5 Rute Ini Jadi Favorit

Whats New
Libur Panjang, Jasa Marga Proyeksi 808.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Libur Panjang, Jasa Marga Proyeksi 808.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Whats New
Kemenhub Bebastugaskan Pejabatnya yang Ajak Youtuber Korsel Main ke Hotel

Kemenhub Bebastugaskan Pejabatnya yang Ajak Youtuber Korsel Main ke Hotel

Whats New
Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Whats New
OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com