Potensi dan Tantangan Produk Keuangan E-Commerce untuk Membantu Masyarakat Mencapai Tujuan Keuangan

Untuk dapat mendorong adopsi yang lebih luas terhadap produk keuangan, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan dan start-up tekfin untuk membuat panduan mengenai implementasi e-KYC dan mempertahankan perlindungan bagi konsumen.

Meningkatkan Literasi Keuangan di Indonesia

Berdasarkan data tahun 2014, hanya terdapat 36 persen warga Indonesia yang memiliki akses terhadap perbankan dan produk keuangan, dengan dana pinjaman sekitar 8 persen dan asuransi sekitar 37 persen dari PDB.

Angka tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan Thailand, dengan dana pinjaman 183 persen dari PDB dan asuransi 23 persen dari PDB, serta Filipina yang memiliki 8 persen dana pinjaman dari PDB dan 56 persen asuransi dari PNB.

Hal ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah, perusahaan tekfin dan lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan untuk mencapai inklusi keuangan. Program OJK “Ayo ke Bank” dan “Mari Berasuransi” adalah contoh program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan.

Melangkah ke depan, dorongan yang lebih kuat dan kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah, lembaga keuangan, dan pemain tekfin untuk mendidik konsumen mengenai pemanfaatan teknologi lewat pengenalan produk keuangan, akan membantu meningkatkan jumlah warga yang “bankable” di Indonesia, sehingga dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya.

Verifikasi Data Identitas yang Lebih Terbuka

Sistem identitas yang terbuka di bank juga merupakan kunci terbangunnya akses yang teritegrasi terhadap produk dan layanan keuangan.

Pada tahun 2010, India mengindentifikasi seluruh warganya melalui pemberian kode ID unik yang terdiri dari 12 angka untuk setiap orang untuk mendapatkan data demografik dan biometric menggunakan sistem Aadhaar.

Pada tahun 2017, sebanyak 1,17 miliar warga India, atau 99 persen warga India dewasa, telah terdata lewat sistem Aadhaar. Aadhaar ID kemudian disambungkan dengan produk keuangan dan divalidasi secara online dan gratis.

Pendekatan serupa yang dilakukan Indonesia adalah e-KTP, yang sudah mencapai 96 persen warga yang mencakup identitas ganda karena sistem belum sepenuhnya dapat memvalidasi identitas.

Namun, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong adopsi yang lebih luas terhadap e-KTP, seperti kepemilikan e-KTP sebagai syarat mutlak mengikuti proses pemilihan umum, atau mendapatkan akses layanan BPJS, serta untuk membuka rekening bank.

Dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang terdata dalam sistem, dan terhubung dengan berbagai produk dan layanan keuangan, serta melakukan lebih banyak transaksi non-tunai, kita bisa melihat sebuah kesempatan peningkatan ekonomi negara ini.