Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Asuransi Pertanian Direspons Positif oleh Petani

Kompas.com - 12/09/2017, 14:29 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim program asuransi pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mendapat respon positif dari petani di tengah ancaman bencana kekeringan di beberapa wilayah sentra produksi padi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Permana mengatakan, tingkat keikutsertaan petani dalam program asuransi tersebut cenderung meningkat.

“Dibandingkan tahun lalu, tingkat partisipasi semakin tinggi. Para petani sudah melihat teman-teman mereka yang sebelumnya terdampak kekeringan, serangan hama hingga akhirnya gagal panen dan ikut asuransi itu benar-benar diberikan ganti rugi,” ujar Dadih di Jakarta, Selasa (11/9/2017).

Berdasarkan data Kementan, hingga saat ini, terdapat sekitar 620.000 hektar sawah yang diikutsertakan ke dalam program AUTP. Jumlah tersebut sudah mencapai 62 persen dari target yang dicanangkan pemerintah yakni sebesar 1 juta hektar pada 2017.

Sementara itu, total klaim sudah mencapai Rp 39 miliar dari lahan seluas 6.000 hektar. Dadih menjelaskan, dalam proses pelaksanaan asuransi pertanian, besaran premi AUTP yang ditetapkan per hektar dan per musim tanam adalah Rp 180.000. Namun, 80 persen atau Rp 144.000 ditanggung pemerintah, sehingga petani cukup membayar Rp 36.000 per hektar pada setiap musim tanam.

Menurut Dadih, petani dapat mengajukan klaim ganti rugi Rp 6 juta per hektar jika hasil produksinya mengalami tingkat kerusakan hingga 75 persen.

“Mereka bisa klaim kalau hasil yang mereka bawa pulang itu hanya 25 persen dari biasanya. Klaim pun akan cair tidak lebih dari 14 hari,” kata Dadih.

Pihaknya menilai, adanya suransi pertanian bisa menjadi proteksi bagi petani dari ancaman gagal panen yang menyebabkam kerugian.

Dadih mengatakan, saat ini hanya ada dua komoditas yang masuk kedalam program asuransi pertanian yakni padi dan sapi. Ke depan tidak menutup kungkinan ada komoditas lain yang bisa dimasukkan dalam program asuransi tersebut guna memberikan perlindungan kepada petani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com