Pemerintah Ancam Cabut Kewenangan Kepala Daerah yang Hambat Kemudahan Berusaha

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang tidak patuh menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Kalau tidak patuh untuk kepala daerah maka akan diberikan peringatan. Bila tidak dipenuhi, kewenanganya dicabut,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Rekernas Kadin di Jakarta, Selasa (3/10/2017)

Menurut Darmin, pemerintah bisa saja mencabut kewenangan kepala daerah karena sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di dalam UU tersebut, tutur Darmin, disebutkan bahwa kewenanagan yang didelegasikan ke daerah adalah kewenangan Presiden. Sehingga Presiden punya hak untuk mengontrol dan mengawasi para kepala daerah.

(Baca: Jokowi Ajak Perusahaan Asing Masuk ke Pasar Modal Indonesia)

Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa para kepala daerah dan ketua DPRD merupakan pembantu Presiden di daerah.

“Jadi kami sudah baca betul UU-nya, walaupun nanti yang teriak-teriak akan banyak sekali,” kata Darmin.

Sementara itu, Perpres 91 Tahun 2017 menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) membentuk Satgas percapatan berusaha. Satgas tersebut harus dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah Sekretatis Daerah (Sekda).

Selain itu Pemda juga harus mempersilahkan investor membangun konstruksi investasinya meski belum memagang berbagai izin dari daerah. Namun ketentuan ini hanya berlaku di kawasan industri dan pariwisata.

Berdasarkan aturan kemudahan berusaha, investor hanya perlu mengurus izin investasi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas PTSP lantas akan memberikan daftar izin yang perlu diusrus investor.

Bila daftar itu disetujui investor, maka konstruksi bila segara dilalukan sembari menunggu izin tersebut diurus. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan investasi di daerah yang masih dikeluhkan oleh para investor.