Kompas.com - 09/10/2017, 17:46 WIB
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada konferensi pers Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Senin (9/10/2017). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANGubernur Lampung M Ridho Ficardo pada konferensi pers Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Senin (9/10/2017).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, Indonesia perlu mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. 

Namun demikian, konsep tersebut kerap belum dipahami betul oleh sejumlah pimpinan daerah. Padahal, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat.

Menurut Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, tugas pokok pemerintah daerah adalah menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, di dalam pemerintahan daerah sendiri belum ada unit khusus yang menangani hal tersebut.

"Di pemerintah provinsi tidak ada unit khusus yang menangani itu. (Unit) yang diperkuat misinya untuk penanganan kesejahteraan," kata Ridho pada konferensi pers Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ridho menuturkan, kondisi tersebut menyebabkan kepala daerah memiliki beban untuk merumuskan kebijakan strategis agar semua unsur pemerintahan daerah dapat bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun saat ini, isu kesejahteraan masyarakat masih ditangani oleh Bapedda alias Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Padahal, imbuh Ridho, mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah semangat utama dilakukannya otonomi daerah. Ia menyebut, masih jarang pemerintah daerah yang memiliki pemahaman besar terkait kesejahteraan rakyat.

"Dari 500 lebih pemerintah kabupaten kota dan 34 pemerintah provinsi, seberapa kuat pemahaman Pemda menyejahterakan rakyat?" ungkap Ridho.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menjelaskan, tidak sedikit pemerintah daerah yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai visi dan misi dalam menyejahterakan masyarakat. Namun, infrastruktur bukanlah visi dan misi, melainkan hanya salah satu alat dalam mewujudkan kesejahteraan.

"Sekarang ini bagaimana Pemda bisa menjalankan visi dan misi yang besar dalam rangka kepentingan nasional untuk menyejahterakan rakyat," terang Ridho.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Whats New
Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Whats New
Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Rilis
PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.