Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Tenggat Peremajaan Kebun Sawit, Pemerintah Fokus Dulu di Sumatera

Kompas.com - 15/10/2017, 06:35 WIB
Kontributor Palembang, Berry Subhan Putra

Penulis

PALEMBANG, KOMPAS.COM - Peresmian peremajaan kebun sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Jumat (14/10/2017) lalu sudah dilakukan Presiden RI, Joko Widodo.

Meski begitu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menyebutkan deadline peremajaan harus dilakukan mengingat perkebunan di Sumatera sudah tua dengan produktivitas mencapai 2,5 ton per hektare.

"Percepatan peremajaan harus dilakukan. Agar mengubah wajah perkebunan sawit Indonesia. Dengan begitu, kelapa sawit akan strategis di sektor perekonomian dan bisa tuntaskan kesejahteraan rakyat," paparnya belum lama ini.

Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan, peremajaan kebun sawit salah satu program pemerintah agar kebun sawit milik rakyat dapat hasilkan panen melimpah. "Ya, tahun ini fokus di Sumatera lebih dulu," ujarnya.

Baca juga: Peremajaan Kelapa Sawit, Petani Dapat Rp 25 Juta Per Hektar

Lanjutnya, selain di Muba bakal dilanjutkan ke Sumatera Utara, Jambi dan Riau. Kemudian, lanjut ke ke Kalimantan dan sekitarnya. "Kebun sawit berusia berusia 20 hingga 25 tahun diberi bibit unggul dari pemerintah, gratis. Sehingga, hasil buah sawit berkualitas," tuturnya

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menjelaskan, Malaysia dan Vietnam satu kali panen bisa menghasilkan lebih dari delapan ton. Sementara, Indonesia yang terkenal memiliki tanah subur hanya capai tiga ton.

"Karena ini (kebun sawit) sudah lebih 25 tahun tidak pernah diremajakan. Kalau sudah dikasih bibit baru, bisa hasilkan delapan ton," paparnya.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Petani Sawit Tidak Konsumtif

Sekadar Informasi, sebanyak 4.4460 hektar kebun sawit tua akan dilakukan peremajaan. Selain bibit sawit, pemerintah berikan bibit jagung dan kedelai, untuk dilakukan tumpang sari di kebun sawit.

Kompas TV Kebakaran Lahan Hanguskan Kebun Sawit
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com