Obligasi Ritel Rp 5 Juta - Rp 50 Juta Digemari

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjulan obligasi ritel (ORI) seri 014 dinilai masih laku. Pemerintah bahkan bisa meraup Rp 8,9 triliun dari penjualan ORI tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, peminat ORI kian meningkat dari hari ke hari. Nilai ORI yang paling diminati kata perempuan yang kerap disapa Ani itu sebesar Rp 5 juta - Rp 50 juta.

"Pembeli yang terbanyak pada rentang itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Mentan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, lakunya ORI 014 merupakan indikasi yang baik karena jangkauan obligasi ritel semakin luas kepada masyarakat.

(Baca: Dari Target Rp 20 Triliun, ORI014 Hanya Terjual Rp 8,95 Triliun)

Namun pemerintah tidak akan berhenti di situ. Hingga akhir 2017 tutur dia, Kementerian Keuangan dipastikan akan kembali menjual beberapa seri ORI untuk memenuhi pendanaan di APBN 2017.

"Kami masih tetap optimis sesuai dengan target jadi untuk 7 kali pelelangan ke depan masih akan penuhi target defisit tahun ini," kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara di APBN-P 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.736 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.472 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 260 triliun, dan hibah Rp 3,1 triliun.

Sementara itu belanja negara di APBN-P 2017 mencapai Rp 2.133 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.367 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 766 triliun.

Kondisi itu membuat defisit anggaran melebar dari 2,41 persen di APBN 2017 menjadi 2,92 persen terhadap PDB di APBN-P 2017 atau Rp 397 trilliun.

Angka defisit anggaran 2,92 persen nyaris mencapai batas defisit anggaran yang ditentukan undang-undang yaitu 3 persen dari PDB. Hal ini menjadi perhatian serius hampir seluruh fraksi di DPR.

Sebagai konsekuensi defisit anggaran, pemerintah harus mengambil utang untuk memastikan belanja negara tetap berjalan.

Di APBN-2017, pembiayaan utang mencapai Rp 461 triliun, naik Rp 77 triliun dibandingkan APBN 2017. Salah satu upaya mendapatkan pembiayaan yaitu dengan menjual obligasi negara.