Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya

Kompas.com - 25/10/2017, 21:28 WIB
Suasana rapat badan anggaran DPR membahas asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018 Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Suasana rapat badan anggaran DPR membahas asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN 2018 menjadi undang-undang. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fary Djemy Francis membeberkan alasan partainya menolak pengesahan RAPBN 2018.

"Pertama, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan," kata Fary, dalam sidang paripurna, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Fary menjelaskan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen, dan tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Fraksi Partai Gerindra memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 tidak lebih dari 5,15 persen. Selain itu, Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 maksimal sebesar 5,4 persen.

"Realitas tersebut membuat perkiraan kami rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo maksimal hanya sebesar 5,25 persen," kata Fary. 

Fary menjelaskan, di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, Gerindra berpandangan, pemerintah tidak berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam investasi tersebut.

Fary menyebut, pemerintah melakukan pembiaran masuknya tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China dalam proyek infrastruktur dan investasi. Pemerintah juga disebut memaksa BUMN ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur. Padahal, BUMN tersebut tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup.

"Kabinet Kerja gagal meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB. Bahkan tidak mampu menahan anjloknya rasio tersebut menjadi sebesar 12,6 persen dalam RAPBN 2018, ini mengakibatkan pemerintah dalam krisis pendapatan," kata Fary.

Realitas tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah semakin tergantung terhadap utang. Alasan lainnya, pemerintah disebut gagal meningkatkan tax ratio. Bahkan, tax ratio 2017 maksimal hanya 9,72 persen atau sebesar Rp 1.322 triliun.

Hal itu disebabkan karena penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya sebesar Rp 874,2 triliun atau 59,36 persen dari target pada APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Fraksi Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun anggaran 2017 maksimal sebesar Rp 1.322 triliun. Dengan demikian, target penerimaan perpajakan yang tercantum dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun tidak akan tercapai.

Alasan lain yang menyebabkan Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 adalah besaran utang pemerintah. Hingga akhir Agustus 2017, utang pemerintah sebesar Rp 3.825 triliun. Mereka memperkirakan utang pemerintah akan terus bertambah hingga Rp 4.000 triliun pada akhir tahun 2017, atau sebesar 29,4 persen dari PDB.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X