Soal Pajak "E-Commerce", Ini Saran Pelaku Usaha untuk Pemerintah

Kompas.com - 15/11/2017, 10:35 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih mempersiapkan rumusan aturan pajak e-commerce dan diharapkan bisa rampung sebelum akhir tahun 2017.

Dengan melihat kondisi bisnis e-commerce masa kini, ada beberapa hal yang dianggap perlu menjadi catatan bagi pemerintah sebelum menerapkan aturan pajak tersebut.

Anggota Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, mengungkapkan perlunya prinsip keadilan terhadap pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha.

"Hal penting yang harus dijaga adalah berlaku adil untuk mereka yang melakukan kegiatan yang sama di Indonesia, baik pemain lokal dan asing. Kalau (pajak) hanya diberlakukan untuk yang lokal, itu namanya membunuh industri e-commerce," kata Daniel saat ditemui Kompas.com di Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Daniel mengungkapkan, pemain besar e-commerce yang kebanyakan dari luar negeri secara perlahan namun pasti akan memengaruhi pasar dalam negeri. Termasuk soal aliran barang-barang impor yang dibeli melalui e-commerce asal negeri seberang.

Untuk mengantisipasi maraknya barang impor, pemerintah dinilai perlu menerapkan kebijakan jumlah Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) seperti yang diterapkan pada penjualan ponsel.

Daniel mencontohkan pemerintah bisa menetapkan aturan harus ada minimal 50 persen produk konten lokal bila pemain e-commerce besar mau masuk ke pasar Indonesia.

"Butuh keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan agar barang impor tidak mendominasi pasar dalam negeri kita," tutur Daniel.

Besaran Pajak

Catatan lain untuk pajak e-commerce adalah hitungan yang dibedakan, antara pelaku usaha e-commerce yang tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan yang bukan. Pelaku bisnis e-commerce UMKM dianggap belum bisa dikenakan pajak terlalu tinggi, dengan pertimbangan mereka adalah pemain baru dan cakupannya masih kecil.

Daniel menyarankan, pajak bagi e-commerce yang UMKM di kisaran nol koma hingga satu persen. Besaran pajak tersebut dinilai cukup wajar, dengan tujuan paling tidak pelaku e-commerce UMKM bisa terdaftar dulu sebagai wajib pajak.

"Masalah nanti mau dinaikkan jadi 1 persen atau gimana, itu tidak masalah. Beri waktu 5 sampai 10 tahun hingga mereka terbiasa, nanti mereka juga bakal ikut sendiri," ujar Daniel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Whats New
Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Whats New
Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Whats New
Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Whats New
Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Whats New
Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Whats New
Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang Mulai Hari Ini, Beberapa Ruas Tak Bisa Dilalui

Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang Mulai Hari Ini, Beberapa Ruas Tak Bisa Dilalui

Whats New
Sebelum Tukar Valas, Simak Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Sebelum Tukar Valas, Simak Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Whats New
Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.