Kemenko Perekonomian: Perpres Percepatan Usaha Direspons Luar Biasa

Kompas.com - 24/11/2017, 18:37 WIB
Staff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, dalam acara Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Denpasar, Jumat (24/11/2017) KOMPAS.com/Yoga Hastyadi WidiartantoStaff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, dalam acara Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Denpasar, Jumat (24/11/2017)
|
EditorErlangga Djumena

DENPASAR, KOMPAS.com - Staff Khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengaku, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha disambut positif oleh pengusaha.

Sambutan itu terindikasi dari naiknya angka permohonan izin usaha yang masuk ke Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), baik dari usaha dalam negeri maupun asing. Pasalnya dengan adanya Perpres tersebut maka proses perizinan di Indonesia jadi memiliki standar.

“Ini baru aromanya Perpres 91 saja, ternyata kegiatan berusaha itu meningkatnya drastis. Contohnya, belum ada dua bulan di BKPM sudah masuk 238 permohonan sektor perdagangan dan 147 sektor industri. Responsnya luar biasa karena ada kawalan dalam proses pengajuan izin,” terang Edy dalam acara Sosialisasi Paket Kebijakan Perekonomian, di Denpasar, Bali, Jumat (24/11/2017).

Kawalan yang dimaksud oleh Edy antara lain berupa adanya kebijakan memberi utang izin, penghapusan redundancy hingga rencana pembangunan sistem perizinan online single submission (OSS). Pengusaha pun cukup datang ke satu kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu di tingkat pusat, provinsi atau daerah.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha

Dia menambahkan, sebelum adanya Perpres 91, ada banyak sekali calon-calon investasi usaha yang mental dari Indonesia. Biasanya, orang yang mengajukan investasi itu masuk karena mendengar potensi Indonesia, namun mereka malah batal ketika merasakan proses pengurusan izin usaha cenderung berbelit-belit.

"Ternyata dari investasi rata-rata per tahun, asing sekitar 73 batal investasi. Kemudian dalam negeri sekitar 69 persen udah mau bikin usaha malah tidak jadi. Mungkin ketika dia mau masuk, rayuannya bagus, tapi setelah datang menemukan kesulitan dan batal," kata Edy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keluarnya Perpres 91, yang menekankan pelaksanaan sekaligus pengawasan dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin berusaha, diharapkan bakal menjadi solusi untuk meningkatkan minat investasi di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah pada Agustus 2017 telah menerbitkan Perpres No. 91 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan standar pelayanan perisinan berusaha, membuat prosesnya efisien, mudah dan terintegrasi.

Aturan ini akan ditetapkan dalam bentuk Perpres dan realisasinya akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama, pembentukan satuan tugas (satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha.

Selain itu, akan diterapkan sistem checklist pada KEK (kawasan ekonomi khusus), FTZ (free trade zone), kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Pun akan diterapkan perizinan dengan penggunaan data sharing.

Tahap kedua, reformasi peraturan perizinan berusaha. Selain itu, akan diterapkan pula sistem perizinan berusaha terintegrasi dan online single submission, yang mulai diuji pada 1 Januari 2018 dan diharapkan bisa diimplementasikan pada 1 April 2018.

Kompas TV Jokowi Tandatangani Perpres Pembinaan Ideologi Pancasila
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.