Apindo: Model Bisnis "Sharing Economy" Airbnb Beda dengan Ojek Online

Kompas.com - 28/11/2017, 18:09 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, jika pemerintah tidak mengatur model sharing economy di bidang akomodasi seperti situs Airbnb (Airbed and Breakfast), yang paling diuntungkan adalah kelas menengah ke atas.

Situs Airbnb memungkinkan konsumen untuk menyewa kamar, ruangan, hingga rumah seseorang untuk menginap.

"Di transportasi, bicara orang cari nafkah. Shifting dari orang yang enggak punya kerjaan, ada suatu alasan sosial yang bisa diterima. Kalau bicara akomodasi, ini sesuatu yang beda. Kelas menengah ke atas, bagi mereka additional income," kata Hariyadi usai jadi pembicara dalam CORE Economic Outlook 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2017).

Dia menyebutkan, model bisnis sharing economy Airbnb dibandingkan layanan transportasi seperti ojek online, tidak bisa disamakan. Pelaku usaha ojek maupun taksi online sebagian besar dianggap sebagai orang yang memang membutuhkan pekerjaan sebagai penghasilan utamanya.

Baca juga: Apindo: Jika Airbnb Terus Berkembang, Lapangan Kerja Terancam

Berbeda dengan Airbnb di mana pemilik kamar, ruangan, maupun rumah yang disewakan dinilai berasal dari kalangan menengah ke atas yang sudah lebih mapan. Atas dasar hal itu, Hariyadi menyebutkan baiknya pemerintah membuat regulasi agar model bisnis tersebut bisa bermain di tataran yang sama dengan jenis kegiatan serupa, yakni perhotelan.


Airbnb selama ini beroperasi tanpa harus membayar pajak dan membagi komisi dengan travel agent. Sementara pelaku usaha bisnis perhotelan harus membayar pajak badan serta komisi untuk travel agent dari 15 sampai 30 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak Airbnb juga mengaku sudah bekerja sama dengan sekitar 43.000 tuan rumah di Indonesia, di mana pendapatan kotor dari awal tahun 2017 sampai November mencapai Rp 1,150 triliun.

"Airbnb mengambil 3 persen komisinya. Ini kan sangat menarik ya, kalau saya pengusaha hotel, saya ikut Airbnb saja. Di travel agent, komisinya 15-30 persen loh. Kalau ini tidak diregulasi, lama-lama orang akan mikir, ngapain juga, ini ada bisa bayar 3 persen, enggak bayar pajak lagi," tutur Hariyadi.

Kompas TV Pengusaha menilai, bisnis seperti Airbnb mengancam hotel di Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Whats New
Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.