Rezim Infrastruktur dan Inovasi Pemimpin di Tingkat Lokal

Tekanan yang penting untuk diuraikan disini adalah bahwa kebijakan infrastruktur harus ditopang juga oleh kebijakan yang lain seperti perhatian terhadap usaha kecil dan menengah serta fokus pada perdagangan antar wilayah.

Hal ini mengingat bahwa perhatian atas partisipasi ekonomi dari kelompok ekonomi kecil dan menengah maupun perdagangan antar wilayah maka kebijakan infrastruktur hanya akan menjadi kutuk pembangunan.

Pengedepanan kebijakan infrastruktur yang tidak perduli terhadap kebijakan-kebijakan lainnya sebagai kekuatan penopang hanya akan mengakibatkan pemanfaatan pembangunan bagi segelintir kekuatan ekonomi kuat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah (uneven development).

Dalam konteks Indonesia di era desentralisasi, maka tanggung jawab untuk menopang pembangunan infrastruktur dengan kebijakan-kebijakan progresif juga menjadi tanggung jawab pemerintahan dan inovasi kepemimpinan ditingkat lokal.

Inisiatif dan kepemimpinan lokal   

Tantangan pembangunan ekonomi saat ini adalah bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi berkah bagi seluruh warga bukan kekuatan ekonomi besar saja.

Kapasitas kepemimpinan untuk meredistribusi berkah pembangunan ekonomi bagi mayoritas masyarakat bawah adalah sebuah kebutuhan mendesak saat ini.

Ketika hasil pembangunan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang kaya, maka negara akan kehilangan legitimasi dihadapan warganya, dan keresahan sosial akan merongrong perjalanan negara.

Sehubungan dengan itu, ada baiknya kita menengok beberapa inovasi kepemimpinan yang dilakukan untuk mengadvokasi kekuatan ekonomi kecil dan menengah serta membangun perdagangan regional lintas kawasan, seperti yang menjadi inisiatif kepemimpinan di Jawa Timur.

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh World Bank dan Lee Kuan Yew School-NUS pada 24 November 2017 lalu bertajuk “Infrastructure Development for Economic Competitiveness”, penulis hadir bersama dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Gubernur Soekarwo yang akrab disapa Pakde dalam konferensi tersebut mengutarakan inisiatif kepemimpinan Jawa Timur untuk menggerakkan koperasi usaha kecil menengah yang tumbuh pesat sehingga sampai Desember 2016 tercatat 31.218 koperasi dengan anggota lebih dari 7 juta jiwa.

Terkait dengan kebijakan penguatan koperasi kecil dan menengah, formulasi pendekatan yang dilakukan berbeda di tiap kelas. Pada mayoritas koperasi yang mengakomodir usaha kecil, pemerintah Jawa Timur menerapkan charity (santunan) untuk mengerakkan mereka.

Sementara, bagi kekuatan ekonomi yang telah bergerak menjadi kekuatan ekonomi menengah, pemerintah cenderung membantu dengan penyediaan kredit-kredit lunak untuk mendidik sekaligus mengembangkan usahanya.

Lantas, bagi kekuatan ekonomi besar, pemerintah memfasilitasi dengan pelayanan perizinan yang efisien dan cepat.

Dengan formulasi pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan ekonomi masing-masing kelompok usaha tersebut, diharapkan masing-masing kekuatan usaha dapat berkembang dan berdaya dengan tetap memperkokoh daya saing mereka dalam iklim global yang semakin kompetitif.