Pemerintah Siap Topang Pendanaan Holding BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembentukan holding sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya bertujuan untuk menguatkan BUMN dari sisi pendanaan.

Holding juga diharapkan bisa membuat sistem keuangan unit usaha yang berada di bawah kepemilikan negara dijalankan secara mandiri.

Namun, jika ke depannya ternyata ada kendala, pemerintah siap memberi dukungan dalam bentuk tambahan dana. Perhitungan bantuan dana yang diberikan turut mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan holding BUMN.

"Kalau kemudian nanti ada kebutuhan support dari pemerintah, tentu kami akan lihat nanti bagaimana kebutuhan tersebut bisa kami dukung," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat ditemui usai diskusi di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Mengenai pengelolaan holding BUMN, Isa memastikan wewenang penuh tetap ada pada negara. Hal itu dilihat dari saham dwi warna atau saham Seri A yang membuat pemerintah berhak dalam menentukan kebijakan strategis serta menolak segala keputusan yang dianggap dapat merugikan holding maupun masyarakat pada umumnya.

"Holding pertambangan, pemilik holding adalah Inalum yang 100 persen dikuasai Pemerintah RI. Secara langsung dan tidak langsung, pengaturan di dalam perusahaan holding itu tetap pada Pemerintah RI," tutur Isa.

Melalui skema holding, kapasitas BUMN diyakini bisa lebih baik karena sinergi perusahaan sejenis yang menopang satu sama lain. Holding BUMN juga dianggap akan menghasilkan laba bersih lebih tinggi ketimbang sebelum membentuk holding.

Pada setiap holding BUMN, ada satu perusahaan yang ditunjuk sebagai induk holding dengan perusahaan lain sebagai anggota holding atau anak usahanya.

Status BUMN perusahaan yang menjadi anggota holding akan dilepas, namun peran dan fungsinya tetap sama, tidak berubah seperti ketika masih menyandang status BUMN.

BUMN berencana membentuk sejumlah sektor holding, yaitu pertambangan, energi, perbankan serta jasa keuangan, jalan tol dan konstruksi, perumahan, dan pangan. Beberapa di antaranya sudah terealisasi, seperti holding pertambangan, sementara sektor lainnya masih dipersiapkan untuk pembentukan holding.