Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SKK Migas: Pemda Jangan Berebut 10 Persen Participating Interest...

Kompas.com - 07/12/2017, 16:58 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

MUARA ENIM, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi meminta kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak berebut participating interest (PI) sebesar 10 persen yang jadi hak daerah dalam pengelolaan lapangan minyak dan gas (migas).

Hal itu disampaikan Amien saat memberi sambutan dalam acara peresmian Stasiun Pengumpul Gas Paku Gajah dan Kuang di Muara Enim, Sumatera Selatan, Rabu (6/12/2017).

Amien mencontohkan berdirinya Stasiun Pengumpul Gas Paku Gajah dan Kuang berbatasan antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku). Sehingga, jumlah PI yag ada bisa dirembuk antara dua pemda tersebut.

"Jadi jangan bertengkar, silahkan dirembug dibagi berapa. Karena memang di peraturan Menteri ESDM seperti itu," kata dia.

Baca juga : SKK Migas Dorong Peran Pemda dalam Produksi Migas

Dia mengatakan, agar setiap pemda selalu mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, termasuk untuk Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Sebab ke depan, sumur migas di Paku Gajah dan Kuang juga akan ditambah jumlahnya.

"Daerah dengan proyek migas selalu mendapatkan pendapatan rata-rata di atas pendapatan nasional. Dia berharap proyek migas yang ada bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar," lanjutnya.

Amien mengakui, saat ini untuk proyek pengembangan Stasiun Pengumpul Gas Paku Gajah dan Kuang belum memiliki hitungan participating interest yang jelas. Pasalnya pada 2019 nanti berdasarkan aturan Menteri ESDM lapangan integrasi gas ini akan diserahkan ke operator baru.

Misalnya saja, operator baru tersebut adalah Pertamina Hulu Energi (PHE), kata Amien. Nantinya, akan diserahkan 100 persen ke PHE. Tetapi, dari 100 persen tersebut sebanyak 10 perse akan diserahkan ke daerah sebaga participating interest (PI).

Dalam hal ini, SKK Migas bertugas untuk memastikan bahwa yang diproduksi di bumi Indonesia tersebut diukur dengan benar, dikelola dengan benar sehingga uang yang masuk ke rekening Kementerian Keuangan tidak hilang atau berkurang.

Uang ini, nantinya sebagian akan masuk ke APBD pemda dalam bentuk bagi hasil. Oleh sebab itu,Amien mengingatkan jika operasional lapangan migas tersebut rendah, dampaknya uang bagi hasil ke daerah juga akan rendah.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Whats New
Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Whats New
Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+