Transaksi E-Commerce di Indonesia Tak Ada yang Pakai Bitcoin

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi yang menaungi pelaku e-commerce di Indonesia, idEA, memandang mata uang digital bitcoin sebagai salah satu dari sekian bentuk perkembangan teknologi yang begitu pesat. Namun, hingga hari ini, mereka belum mendapati kegiatan transaksi e-commerce yang pembayarannya memakai bitcoin.

"Sejauh ini, semua transaksi yang dilakukan di e-commerce, khususnya anggota idEA, semua menggunakan mekanisme pembayaran yang available sekarang," kata Ketua Umum idEA, Aulia E Marinto, saat berbincang dengan Kompas.com pada Kamis (7/12/2017) malam.

Aulia menjelaskan, mekanisme pembayaran yang dimaksud adalah melalui produk layanan perbankan maupun layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech). Adapun fintech yang dipakai untuk bertransaksi di e-commerce tidak termasuk dengan bitcoin, melainkan seperti e-wallet maupun layanan cicilan tanpa kartu kredit.

Menurut Aulia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibahas pihaknya bersama pemerintah untuk merapikan dan mengatur kegiatan e-commerce di Indonesia.

Baca juga : Miliarder Ini Menyesal Tak Beli Bitcoin

Mengenai kehadiran bitcoin, Aulia mengaku belum memahami dengan baik sehingga dia memilih untuk fokus pada apa yang sedang dikerjakan saat ini, khususnya pembahasan pajak e-commerce bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Belum selesai kita dengan fundamental, sudah ada yang baru. Tentu, akan ada pro dan kontra. Saya belum baca benar apa itu bitcoin, tapi dari mereka yang bergerak dan mengamati di sana bilang ini bagus, tapi di sisi lain mengancam," tutur Aulia.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan melarang transaksi e-commerce di Indonesia menggunakan bitcoin. Alasannya, penggunaan bitcoin dianggap masih riskan, membuka peluang untuk pencucian uang, hingga pendanaan tindak terorisme.

Larangan bitcoin juga bertujuan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Larangan bitcoin dari BI didukung penuh oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.